JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mewariskan fasilitas mobil mewah Mercy untuk menteri dan pejabatan setingkat menteri kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) lewat laman resminya belum lama ini mengumumkan PT Mercedes-Benz Indonesia sebagai pemenang tender lelang pengadaan mobil menteri dengan total nilai Rp 91,9 miliar. "Ini kewajiban kami (menyediakan fasilitas mobil menteri)," kata Mensesneg Sudi Silalahi, kepada Republika, Selasa (9/8).

Sudi tidak memerinci mobil Mercy jenis apa yang akan menjadi kendaraan dinas para menteri kabinet Jokowi. Namun, dari keterangan yang diperoleh Republika dari pihak Setneg, mobil Mercedes-Benz yang dibeli pemerintah jenis E 400 AMG. Sebanyak 70 unit disiapkan untuk menteri dan pejabat setingkat menteri pemerintahan mendatang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat pun memastikan, kendaraan dinas pejabat era pemerintahan Jokowi-JK akan diganti. Jika pada pemerintahan Presiden SBY, para menteri menggunakan mobil Toyota Crown, kini mobil Mercedez-Benz menjadi pilihan. Menurut Hidayat, harga yang lebih murah dan perakitan mobil di Indonesia menjadi alasan pemerintah memilih Mercedes-Benz. "Selain menghemat anggaran, pergantian kendaraan ini juga bisa mengurangi impor," kata Hidayat.

Kebijakan pengadaan mobil baru dan mewah untuk menteri ini langsung memicu pro dan kontra. PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Jokowi menolak pengadaan puluhan mobil mewah ini. PDI Perjuangan yakin, setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang, Jokowi akan membatalkan kebijakan ini. "Saya cukup yakin pemerintahan Pak Jokowi-JK ke depan setelah dilantik per 20 Oktober akan keberatan dengan lelang mobil mewah itu," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, kemarin.

Menurut Tjahjo, untuk apa pembantu presiden yang diharuskan terjun ke lapangan malah menggunakan mobil mewah. Tjahjo juga mempertanyakan apakah mobil yang saat ini dipakai  oleh para menteri kabinet SBY sudah tidak layak pakai. Untuk itu, menurut Tjahjo, PDI Perjuangan meminta proses lelang mobil mewah itu tidak usah dilanjutkan. "Seorang pembantu presiden menggunakan mobil Mercy malah akan semakin jauh dari rakyat."

Jokowi sendiri belum mau menilai lebih jauh soal kebijakan pengadaan mobil mewah untuk para menterinya kelak. Jokowi mengatakan, pembelian mobil Mercedes-Benz bukan wewenangnya. Namun, Jokowi telah meminta agar Setneg tetap menggunakan mobil yang lama. "Ya Setneg telepon beri tahu saya soal ini. Saya sudah bilang nggak usah beli, biar pakai saja yang lama," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/9).

Ia menerangkan alasan meminta Setneg tidak perlu membeli puluhan mobil Mercedes-Benz tersebut adalah masalah efisiensi anggaran. Ditanya apakah nantinya mobil-mobil Mercy itu tetap digunakan bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri, Jokowi enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan akan melihat bagaimana keadaannya nanti setelah dia dilantik.

Wakil Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, menambahkan, timnya baru akan mengevaluasi kebijakan ini setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober. Sebelum Jokowi-JK resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, kata Andi, pihaknya tidak bisa mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY. "Pak Jokowi baru berwenang berbicara hal tersebut setelah ditetapkan sebagai presiden nanti." rep:c62/c66/andi mohammad ikhbal ed: andri saubani

Ikuti Whatsapp Channel Republika