JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merasa dirugikan atas kesepakatan Koalisi Merah Putih dalam paket pimpinan MPR. Setelah tidak kebagian kursi pimpinan DPR, PPP tampaknya juga akan kehilangan kesempatan meraih satu kursi pimpinan MPR. "Ternyata ada kesepakatan yang merugikan PPP," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/10).
Kesepakatan merugikan yang dimaksud Emron adalah Koalisi Merah Putih sebelumnya menjanjikan PPP mendapat kursi pimpinan MPR. Janji itu adalah kompensasi dari sikap PPP yang mengalah untuk paket pimpinan DPR. Emron menilai, Koalisi Merah Putih telah merendahkan kehormatan PPP. "Bagi PPP, posisi pimpinan MPR adalah kehormatan yang harus diupayakan," ujar Emron.
Setelah menggelar rapat Fraksi PPP di DPR, kemarin, lanjut Emron, PPP kini membuka komunikasi politik dengan kubu pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). "Fraksi membuka peluang untuk bekerja sama dengan kelompok lain," katanya menegaskan.
Sejak berdiri pada 1973, partai berlambang Ka'bah itu tidak pernah absen mengisi posisi pimpinan DPR maupun MPR. Emron menilai, kegagalan PPP meraih posisi pimpinan DPR dan MPR akan menjadi cacat dalam sejarah politik PPP. Emron menegaskan, Fraksi PPP tidak akan menukar posisi pimpinan MPR dengan alat kelengkapan DPR karena itu sama saja dengan merendahkan martabat PPP.
Sekretaris Jenderal PPP Syaiful Tamliha yakin masih akan ada perubahan dalam paket pimpinan MPR yang diusulkan oleh Koalisi Merah Putih. Alasannya, sebelum dilaksanakan pemilihan pimpinan MPR pada Selasa (7/10), Koalisi Merah Putih masih menggelar rapat-rapat lanjutan. "Itu kan masih belum final, masih ada beberapa waktu lagi untuk pengambilan keputusan. Masih ada kemungkinan PPP akan masuk dalam paket pimpinan ini," ujar Syaiful.
Koalisi Merah Putih sendiri telah memfinalisasi paket pimpinan MPR yang akan diusung. Partai-partai yang masuk dalam paket itu adalah Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan satu unsur perwakilan DPD. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, koalisinya juga sudah sepakat posisi ketua MPR akan diberikan kepada Partai Demokrat. "Kami punya keyakinan Demokrat pasti akan mengusulkan kader terbaiknya," kata Idrus.
Menurut Idrus, tidak adanya Partai Gerindra dalam paket pimpinan MPR lantaran Prabowo Subianto sudah maju menjadi calon presiden. Idrus mengklaim, Prabowo telah memasrahkan kursi pimpinan MPR. "Jadi, tidak ada kekecewaan di Gerindra," ujar Idrus.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, ada tiga nama yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR. Mereka adalah Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, mantan ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Periode 2009-2014 Nurhayati Ali Assegaf, dan mantan menteri perhubungan EE Mangindaan. "Kalau Demokrat diberi kepercayaan memimpin MPR, beberapa nama tadi sangat cocok untuk memimpin," kata Andi, kemarin.
Menurut Andi, salah satu dari ketiganya bakal diajukan bersama paket pimpinan dari Koalisi Merah Putih. Dia menilai, Partai Demokrat lebih cocok melakukan komunikasi politik dengan Koalisi Merah Putih ketimbang dengan kubu Jokowi-JK. "Terkait pemilihan pimpinan di DPR dan MPR, saya kira sikap politik Demokrat pada siapa yang mendukug secara penuh," ujarnya.
Pemilihan pimpinan MPR yang seyogianya dilaksanakan pada Senin (6/10), ditunda menjadi hari ini. Dalam rapat gabungan fraksi DPR dan pimpinan DPD yang berlangsung secara tertutup di ruang GBHN, Nusantara V, mayoritas fraksi setuju pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan pada Selasa (7/10).
Menurut anggota Fraksi PDIP Aria Bima, rapat gabungan juga menyepakati digunakannya forum lobi agar mekanisme musyawarah mufakat. Terkait dengan usulan dari Koalisi Merah Putih yang memilih mekanisme voting, Aria mengatakan voting dilakukan jika tidak tercapainya musyawarah mufakat.
rep:muhammad akbar wijaya/c73/c83/c87 ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika