Jokowi diharapkan memberikan perubahan mendasar selama memerintah lima tahun ke depan.
Rakyat Indonesia bersiap menyambut pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Hari ini, Jokowi-JK yang diusung partai-partai dalam Koalisi Indonesia Hebat pimpinan PDI Perjuangan, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019.
Setelah 10 tahun dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini dimulailah era baru Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dipastikan tak akan mengubah gaya kepemimpinannya seperti saat memimpin Ibu Kota. Dia tak akan menghentikan kegiatan blusukan yang telah rutin dilakukan sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Bahkan, Jokowi sudah merancang blusukan yang akan dilakukan setelah dilantik menjadi presiden, yakni blusukan maritim ke seribu pulau.
Namun, untuk skala nasional, Jokowi akan menjadikan kegiatan blusukannya lebih modern dengan menggunakan e-blusukan. Dia mengatakan, program e-blusukan adalah salah satu solusi untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyat yang ada di daerah. Cara seperti ini lebih efektif karena Jokowi bisa mendengarkan banyak suara warga dari berbagai daerah dalam waktu bersamaan. "Kalau sudah dengar masalahnya, logikanya masuk, nanti kita tinggal cek, benar apa tidak? Kalau benar, tinggal diputuskan dan kirim apa yang rakyat minta," kata Jokowi.
Selain melalui video conference, e-blusukan juga akan dilakukan pria kelahiran 1961 ini dengan menggunakan teleconference dan media sosial. Di kantor presiden nanti, Jokowi akan menyediakan ruang khusus yang di dalamnya terdapat sejumlah layar monitor. Monitor tersebut dapat digunakan untuk berdialog dengan warga dari sejumlah daerah melalui video conference.
Meski sudah menjadi presiden, Jokowi juga berjanji akan tetap luwes, tak sungkan bergaul dengan rakyat. Hal itu sudah ditunjukkan Jokowi dengan mengurangi jumlah personel pengamanan presiden (Paspampres) yang mengawalnya. Idealnya, Jokowi menerima pengawalan sama seperti pengamanan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 37 anggota Paspampres, tujuh mobil pengawal, dan tiga unit motor voorijder.
Namun, suami Iriana tersebut mengaku keberatan dengan pola pengamanan yang dirasanya terlalu ketat. Dia pun meminta agar jumlah personel dikurangi, tapi tetap tidak melanggar standar operasional prosedur. Kini, Jokowi dikawal oleh 30 anggota Paspampres yang melakukan pengawalan bergantian selama 24 jam. Jokowi memastikan pengawalan Paspampres tidak akan menja? dikannya eksklusif. Dia berjanji akan mengatur Paspampres agar ia bisa tetap dekat dengan rakyat saat blusukan. "Wong yang namanya Paspampres itu kan kita yang mengatur.
Masak saya yang diatur Paspampres?" ucap alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Da lam hal program dan kebijakan, Jokowi akan memfokuskan sektor riil demi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Dia ingin mewujudkan program tol laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, tol laut yang dimaksud bukan jalan tol di laut, melainkan sistem distribusi logistik melalui jalur laut. Jokowi selalu mengaitkan tol laut dengan distribusi logistik.
Menurutnya, manajemen distribusi logistik harus dialihkan dari jalur darat ke jalur laut. Sebab, distribusi logistik melalui jalur laut biayanya jauh lebih murah.
Dengan harga biaya distribusi yang lebih murah, warga di daerah terpencil dapat menikmati barang dengan harga yang sama dengan di pusat kota. Dengan demikian, tol laut menjadi solusi me ngu rangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Pejabat Rektor UI Bambang Wibawarta mengatakan, dengan legitimasi suara 70.997.883 atau 53,14 persen dari total suara sah nasio nal dalam Pilpres 2014, Jokowi diharapkan memberikan peru bahan mendasar selama memerintah lima tahun ke depan. "Suara yang hampir 71 juta itu hendaknya menjadi bahan bakar bagi Jokowi untuk mewujudkan harapan Indonesia yang lebih baik, bekerja untuk kepentingan rakyat banyak," kata Bambang.
Dia berharap, pemerintah Jokowi-JK bisa menyatukan semua potensi bangsa, baik yang berbasis sumber daya alam maupun sumber daya manusia, menjadi satu kekuatan utuh demi mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Haryadi mengatakan, Jokowi hendaknya mengambil posisi merangkul seluruh elemen bangsa dan tidak terjebak tarik- menarik kepentingan politik elite sesaat saat ini. Jokowi harus mulai menjalankan komunikasi politik yang jauh dari konotasi bersifat transaksional atau bargaining kekuasaan, tapi komunikasi yang dapat meminimalisasi potensi resistensi.
Jokowi tak akan menghentikan kegiatan blusukan yang telah rutin dilakukannya.
(c74/c87 , ed:eh ismail)
VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.
Sumber : KPU Pengolah : EH Ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika