REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sepak bola nasional memasuki babak baru. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku induk organisasi cabang olah raga paling digemari di Tanah Air ini mendapat sanksi dari pemerintah.
Seluruh kegiatan PSSI tidak diakui alias dibekukan pemerintah setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0137/2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui yang dikeluarkan pada Sabtu (18/4).
Dalam suratnya, Menpora Imam Nachrawi menyebutkan, keputusan itu mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. PSSI disebut telah mengabaikan dan tak mematuhi kebijakan pemerintah melalui teguran tertulis yang telah dikirimkan sebanyak tiga kali.
Deputi V Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot Dewa Broto berterima kasih kepada masyarakat karena telah mendukung langkah Kemenpora untuk membersihkan sepak bola Indonesia. Menurut Gatot, langkah Kemenpora tak bisa lepas dari dukungan masyarakat dan media. Sebab, masyarakat tidak akan mau sepakbola nasional terus amburadul.
Dengan dibekukannya PSSI, Kemenpora mengambil alih kepengurusan dengan membentuk pejabat transisi. `'Pejabat transisi akan memimpin PSSI sampai pengurus baru yang bersih terbentuk,'' ucap Gatot kepada Republika, Sabtu.
Pejabat transisi, kata Gatot, sedang dibentuk dan segera mengisi kantor PSSI. Meski kongres digelar, Gatot tidak mau ambil pusing. Sebab, Kemenpora menganggap Kongres PSSI di Surabaya tersebut tidak memengaruhi keputusan Menpora. "Tidak masalah kongres tetap berjalan karena tidak memengaruhi keputusan Kemenpora," sebut Gatot
Aktivis Save Our Soccer, Apung Widadi, menyebut pembekuan PSSI kado terindah 85 tahun PSSI dari Kemenpora. "Pembekuan ini jadi kado terindah 85 tahun PSSI," ujar Apung Widadi.
Keputusan Kemenpora itu, menurut Apung, sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk kemajuan sepak bola nasional. Selama ini, masyarakat sangat merindukan perubahan sepak bola nasional. Tapi, belum ada yang sanggup penuhi aspirasi itu kecuali keputusan sanksi administrasi yang membuat harapan itu tumbuh kembali. "Keberanian Kemenpora jadi sejarah baru dunia sepak bola Indonesia," kata Apung.
Menurut Apung, keputusan pembekuan itu baru langkah awal kemajuan sepak bola Indonesia. Kedepan, perbaikan harus terus dilakukan Kemenpora, terutama dalam memperbaiki tata kelola klub dan kompetisi. Bahkan, Kemenpora tidak boleh lupa memberantas match fixing.
Sedangkan, Ketua Umum (Ketum) PSSI baru periode 2015-2019 La Nyalla Mahmud Mattalitti tak peduli dengan keputusan Kemenpora yang membekukan PSSI meski langkah itu diputuskan ketika kongres luar biasa (KLB) di Surabaya sedang berlangsung kemarin.
Menurut La Nyalla, PSSI akan terus berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menggubris surat yang dilayangkan Menpora. "Jalan terus karena PSSI punya badan hukum sendiri. Kita memiliki hukum sendiri yang berdasarkan statuta FIFA dan PSSI," tegasnya seusai terpilih menjadi ketua umum PSSI.
Sekretaris Persipura Jayapura Rocky Babena mengaku bingung dengan keputusan pemerintah. "Jika FIFA menghukum Indonesia, siapa yang bakal bertanggung jawab?'' ucapnya. rep: Ali Mansur c02 ed: Firkah Fansuri
POIN-POINKEPUTUSAN PEMERINTAH:
1 Pengenaan sanksi administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
2 Seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh pemerintah, oleh karenanya setiap keputusan dan tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk keputusan Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah, dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah pusat dan daerah maupun pihak-pihak terkait.
3 Seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaannya.
4 Pemerintah akan membentuk tim transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Persiapan tim nasional untuk menghadapi Sea Games 2015 harus berjalan dan pemerintah bersama KONI dan KOI akan menjalankan persiapan timnas bersama Program Indonesia Emas (PRIMA). Seluruh per - tandingan Indonesia Super League, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan klub setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika