REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Muslim diimbau untuk menahan diri dari sikap anarkistis. Sikap anarkistis bisa menyebabkan perjuangan kita menuntut diadilinya sang penista Alquran akan terhambat. Kita akan terus melakukan tuntutan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Nashirul Haq, Sabtu (5/11).
Meskipun, ia menyayangkan sikap pihak kepolisian yang melakukan langkah pencegahan dengan menembakkan gas air mata ke arah ulama. Padahal, para ulama tetap berusaha menenangkan sebagian massa.
Hidayatullah pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengadili Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menistakan Alquran sebagaimana permintaan ulama dan kaum Muslim di Tanah Air. Ratusan ribu di antara mereka telah jauh- jauh datang dari seluruh wilayah di Indonesia ke depan istana untuk menyuarakan pendapatnya, ujar dia.
Pascaaksi demonstrasi bela Islam yang di gelar pada Jumat (4/11), kondisi keamanan di Ibu Kota di nyatakan kondusif. Para personel TNI yang sempat diturunkan untuk membantu aparat kepolisian pun sudah kembali ke satuan masing-masing.
Bisa dipastikan situasi saat ini sudah aman dan sudah kondusif sekali, ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Wuryanto saat dihubungi Republika, Sabtu.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa menambahkan, aparat di kewilayahan terus secara intensif membangun komuni kasi dengan masyarakat. Agar masyarakat tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang sengaja diembuskan untuk memprovokasi, kata Heri.
Wuryanto menyatakan, TNI telah menurunkan sebanyak 25 SSK (satuan setingkat kompi) atau sekitar ribuan prajurit untuk pihak kepolisian. Secara keseluruhan, kami tetap stand by di satuan masing-masing. Jadi, kalau sewaktu-waktu diperlukan, kami tetap siap. Tapi, kami yakin, tidak perlu turun lagi karena kondisinya sudah cukup kondusif, ujar Kapuspen.
Guna membantu para peserta aksi kembali ke daerah asalnya masing-masing, TNI menyiapkan 16 bus untuk mengangkut mereka yang kesulitan ke daerah asalnya. Bus TNI tersebut sudah mengangkut sekitar 547 orang dan telah berangkat sejak Sabtu. Kementerian Perhubungan juga mengerahkan 50 bus di depan ge dung DPR untuk membantu para peserta aksi ke daerahnya masing-masing. Pengerahan 50 bus yang merupakan bus Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) langsung dikoordinasi oleh Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto. Pengerahan bus ini atas instruksi langsung Bapak Menteri Perhubungan agar negara tetap melayani publik walaupun itu pengunjuk rasa, kata Pudji, Sabtu.
Pakai uang sendiri
Pendemo asal Jombang, Mualimin, menyesalkan adanya opini bahwa massa aksi bela Islam membuat keonaran, bahkan sampai melakukan penjarahan sebuah minimarket. Menurutnya, mereka datang ke Jakarta murni untuk menyuarakan keprihatinannya terhadap penistaan agama oleh Ahok. Kami ke sini pakai uang sendiri, ngapain kalau menjarah. Datang jauh- jauh untuk menegakkan ke adilan, kata Mualimin, Sabtu.
Ia menegaskan, menerima keputusan Wapres untuk menuntaskan kasus selama dua pekan. Karena itu, setelah ada keputusan, ia lebih memilih untuk menyudahi aksinya dan menjauh dari sumber kericuhan.
Arifin, pendemo asal Jombang, mengatakan, masih menunggu keputusan dari pemerintah soal dugaan penistaan agama oleh Ahok. Jangan hanya janji. Di Bali saja dihukum. Karena itu, kami masih memantau, kata Arifin.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada mereka yang ikut mem bantu membersihkan wilayah aksi. Kami juga berterima kasih di beberapa titik ditemukan karungan-karungan sampah yang berasal dari inisiatif koordinator aksi unjuk rasa serta keterlibatan komunitas peduli sampah, kata Kepala Dinas Keber sihan Pemprov DKI Jakarta Isnawa Adji, Sabtu.
Ketua DPR Ade Komarudin meminta masyarakat menunggu janji Wapres untuk kasus penistaan agama. Itu kesepakatan an tar perwakilan dan Pak Wapres. Ada waktu dua pekan, kita berikan kesempatan. Nanti kita lihat dan bicarakan lagi, ujar dia. rep: Reja Irfa Widodo, Qommarria Rostati, Eko Supriyadi ed: Mansyur Faqih
Ikuti Whatsapp Channel Republika