BOGOR -- Presiden Joko Widodo menekankan pemerataan akan menjadi fokus pemerintah pada 2017. Untuk itu, Presiden meminta seluruh anggota Kabinet Kerja untuk bersama-sama bekerja keras mewujudkan hal tersebut.
"Meskipun kita tahu bahwa angka Gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apa pun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
Menurut dia, banyak cara yang akan ditempuh pemerintah untuk melakukan pemerataan. Pertama, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Tujuannya agar rakyat mendapatkan akses kepada tanah.
"Saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat, harus jadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan besar-besaran selama dua tahun ini," tegas Presiden.
Langkah selanjutnya, lanjut Jokowi, adalah memperkuat akses rakyat kepada permodalan. Hal ini diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan semakin tinggi.
Jangkauan program-program yang sudah berjalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Asuransi Pertanian harus diperluas. Besaran KUR juga terus ditingkatkan hingga mencapai Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun.
Presiden juga meminta pemerataan akses peningkatan keterampilan digalakkan. Caranya dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Kemudian, terkait akses masyarakat kepada pendidikan juga terus diupayakan pemerintah agar semakin meningkat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berupaya memperluas distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), termasuk kepada semua anak yatim di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio Gini) per Maret 2016 sebesar 0,39 persen. Angka itu menurun 0,02 persen dibandingkan posisi Maret 2015 yang tercatat 0,41. Sebelumnya, pada 2008, rasio Gini hanya 0,35. Namun, dari tahun ke tahun, nilainya meningkat menjadi 0,41.
Perwakilan Bank Dunia di Indonesia mengemukakan, rasio Gini Indonesia tinggi lantaran sejumlah faktor, misalnya lapangan kerja sedikit, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran.
Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai, untuk mewujudkan pemerataan sebagai jalan menanggulangi ketimpangan, Presiden perlu mewujudkan jargon-jargon yang kerap disampaikan sejak mula pemerintahan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Sebab, penanggulangan ketimpangan yang telah dilakukan rezim Jokowi-JK dalam dua tahun terakhir perlu peningkatan dari kualitas.
"Dalam dua tahun terakhir, program-program itu (pengurangan ketimpangan ekonomi—Red) belum terimplementasi dengan baik. Sehingga, boleh jadi tahun ketiga pemerintahan ini ingin melihat kini sebenarnya 'masa memanen' dari program-program yang sudah diluncurkan selama dua tahun sebelumnya," ujar Latif kepada Republika.
Dia mengakui, sejak awal, Presiden telah berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat serta kesenjangan pembangunan antardaerah. Sebagai contoh, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah agar rakyat dapat memiliki akses seluas-luasnya terhadap tanah.
Latif mengamati, dalam dua bidang tersebut, pemerintahan Jokowi-JK lebih baik daripada rezim sebelumnya. Karena itu, yang sangat diperlukan sekarang ini adalah gebrakan yang lebih intensif untuk memastikan implementasi program-program pemerintah di lapangan.
Latif menyebutkan tiga pokok alasan mengapa ketimpangan dan kesenjangan antarwilayah kerap terjadi di Indonesia. Ketiga aspek tersebut adalah akses rakyat yang cenderung lebih terbatas atas tanah dan fasilitas pendidikan atau kesehatan, rigiditas pasar tenaga kerja, dan program-program sosial yang belum on target.
"Sekarang memang ada perbaikan. Ini indikasi pemerintah punya komitmen ke arah situ. Yang penting, apakah komitmen ini bisa terimplementasi dengan baik atau tidak. Kita bisa melihat, tahun ini Gini ratio ada penurunan tapi sangat-sangat tipis. Jadi, perlu upaya untuk lebih intensifkan (program pemerataan ekonomi)," kata Latif menjelaskan.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyambut baik perhatian Presiden terhadap masalah kesenjangan. Menurut Zulkifli, kesenjangan adalah musuh utama yang harus dilawan bersama. "Sudah waktunya langkah-langkah strategis segera diambil untuk mengatasi kesenjangan yang makin dalam," katanya.
Zulkifli pun mengingatkan, janji-janji kebangsaan harus dipenuhi. Salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini tugas kita bersama," ujar Zulkifli. rep: Halimatus Sa'diyah, Hasanul Rizqa Eko Supriyadi ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika