JAKARTA -- Markas Besar Polisi RI dan Polda Metro Jaya dituding telah membuat proyek aneh. Proyek tersebut adalah pengadaan alat komunikasi peralatan khusus untuk pengamanan calon presiden dan calon wakil presiden (Alkomsus Pam Capres-Cawapres). Indonesian Police Watch (IPW) pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proyek senilai Rp 57,4 miliar itu.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menyatakan, proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sudah selesai, tapi Polri dan Polda Metro Jaya justru melakukan proyek "aneh bin ajaib". IPW mendesak KPK segera mengusut proses proyek aneh itu karena diduga telah terjadi kongkalikong untuk menggerogoti anggaran negara.
Menurut Neta, keanehan proyek ini terlihat dari penetapan pemenangnya pada 18 Juli 2014. Sementara, surat penunjukan penyedia barang/jasanya pada 24 Juli 2014 dan penandatanganan kontraknya pada 25 Juli 2014.
Padahal, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah berlangsung 9 Juli. Artinya, proyek pengadaan Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini tidak berguna dan tidak bermanfaat karena momentumnya sudah berakhir. ''Seharusnya, Alkomsus Pam Capres-Cawapres digunakan sejak pasangan capres-cawapres mendaftar ke KPU hingga pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli,'' ujar Neta, Senin (4/8).
Menurut Neta, Pilpres 2014 yang dimulai sejak kampanye 5 Juni berjalan tertib, lancar, dan aman. Jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengawal proses pesta demokrasi tersebut dengan baik walau tanpa Alkomsus Pam Capres-Cawapres.
Menanggapi desakan IPW, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas sama-sama mengaku belum mengetahui adanya dugaan korupsi proyek Alkomsus Pam Capres-Cawapres itu. ''Saya belum tahu. Saya belum cek ke Dumas (pengaduan masyarakat—Red)," kata Busyro.
Sementara dari pihak kepolisian, baik dari Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, belum memberikan jawaban yang signifikan ketika ditanyai mengenai proyek tersebut. ''Masih menunggu datanya,'' ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Agus Riyanto.
Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, mengatakan, terkait Operasi Mantap Brata, operasi dilakukan hingga 20 Oktober 2014 atau pelantikan Presiden. Saat ini, Rikwanto mengatakan, tugas Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan sidang PHPU dari 6 Agustus sampai 21 Agustus 2014. Untuk masalah anggaran, peruntukannya sejak Maret 2014 hingga Oktober 2014.
Namun, Rikwanto tidak ingin secara gamblang menjelaskan mengenai proyek Alkomsus. ''Untuk Alkomsus, ditanyakan saja ke Mabes Polri,'' katanya. rep:c57/c62 ed: andi nur aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika