KAIRO — Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mehleb dilantik sebagai kepala pemerintahan baru Mesir, Selasa (17/6). Dia mengambil sumpah jabatan bersama anggota kabinetnya.
Pelantikan disaksikan oleh Presiden terpilih Abdul Fattah al-Sisi. Kabinet ini merupakan yang ketiga sejak presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin Muhammad Mursi digulingkan militer pada Juli tahun lalu.
Pemerintahan tetap mempertahankan 21 menteri yang sudah ada dan satu di antaranya akan mengemban pos tugas baru. Mereka yang bertahan, di antaranya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ibrahim dan Menteri Pertahanan Sedki Sobhi. Keduanya bertanggung jawab kepada stabilitas pertahanan dan keamanan Mesir.
Pemerintah baru ini juga memperkenalkan 13 pos kementerian baru. Salau satu di antaranya, yakni pos khusus untuk pelayanan investasi yang terpisah dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan ini diambil untuk menarik kembali dana asing.
Pembentukan kabinet baru dilakukan setelah mewawancarai lebih dari 90 kandidat menteri. Sebelumnya, Sisi mengangkat kembali Mehleb sebagai perdana menteri pada pekan lalu.
Sisi berulang kali menegaskan saat ini sudah waktunya bagi pemerintah untuk fokus bekerja.
Seperti dikutip Reuters, mengingat begitu pentingnya acara pelantikan tersebut, Sisi memanggil kabinetnya pada pukul 06.00 untuk mengikuti pelantikan. Meski, pada kenyataannya pelantikan baru bisa dilakukan pada pukul 07.00.
Senada dengan Sisi, Mehleb pun menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk bergerak cepat dan melakukan koordinasi antarinstansi. "Tidak ada waktu untuk istirahat," ujar Mehleb seperti dikutip surat kabar Al Masry Al Youm. "Kita akan mulai bekerja, dimulai sejak pagi hari dengan cara dan teknik baru."
Mesir tengah menghadapi masalah perekonomian. Ekonomi Mesir diperkirakan hanya akan tumbuh di kisaran 3,2 persen pada tahun fiskal yang dimulai pada 1 Juli.
Angka ini masih jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Apalagi, populasi Mesir tumbuh dengan pesat dari angka 86 juta orang. Ini diperkirakan akan menambah kemiskinan.
Gejolak selama tiga tahun terakhir membuat kondisi pemerintahan memburuk. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas, pariwisata dan iklim investasi babak belur, pengangguran meningkat, serta defisit anggaran melebar. Sistem subsidi membuat anggaran membengkak.rep:lida puspaningtyas/reuters ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika