DUBAI — Arab Saudi menempatkan 30 ribu tentara ke perbatasan Irak setelah pasukan Irak ditarik dari wilayah tersebut, seperti dilaporkan televisi Al Arabiya, Kamis (3/7). Arab Saudi khawatir para militan Irak memasuki negara mereka.
Saudi berbatasan dengan Irak sepanjang 800 kilometer. Kantor berita SPA mengatakan, Raja Abdullah memerintahkan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman teroris.
Kondisi di perbatasan Saudi dan Suriah rentan karena tak dilindungi pasukan Irak. Sebuah saluran satelit memiliki rekaman video yang menunjukkan 2.500 tentara Irak berada di wilayah padang pasir di Kota Karbala setelah ditarik dari perbatasan.
Namun, kabar penarikan pasukan dibantah Irak. Juru bicara Perdana Menteri Nuri al-Maliki, Qassim Atta, mengatakan, informasi tersebut salah dan bertujuan merusak moral tentara Irak.
"Ini merupakan berita yang salah dan bertujuan merusak moral rakyat serta pejuang kita," ujarnya. Ia menegaskan, perbatasan terbentang di padang pasir sepenuhnya di genggaman tentara Irak.
Kelompok radikal Suni, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), menguasai sejumlah kota strategis Irak di utara, termasuk Mosul dan Tikrit. Serbuan kelompok ISIS mendapat perlawanan tentara Irak dan milisi Syiah.
Saudi khawatir konflik berbau sektarian tersebut menyasar ke negara mereka. Meski, Irak menuduh Arab Saudi terlibat membiayai gerakan pemberontakan Suni.
Secara terpisah, Irak mendapatkan bantuan jet tempur Iran untuk memerangi oposisi ISIS. Sebelumnya, jet tempur pesanan dari Rusia tiba di Baghdad. Menurut pengamat Institut Internasional Ilmu Strategis (IISS) di London, pengiriman pesawat berikutnya pada 1 Juli berasal dari Iran.
Joseph Dempsey, pengamat IISS, mempelajari video pesawat yang dirilis Pemerintah Irak. Ia pun meyakini sejumlah jet tempur, Sukhoi Su-25 "Frogfoot" yang beroperasi di Irak dari Iran.
Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki menawarkan amnesti kepada kelompok ISIS. "Saya mengumumkan amnesti bagi semua orang yang terlibat melawan negara," katanya. Namun, amnesti tidak diberikan bagi orang yang terlibat pembunuhan.
Ia berharap mengatasi blokade pembentukan pemerintahan baru Irak. Sebelumnya, kelompok Kurdi dan Suni keluar parlemen sesi pertama lantaran gagal menyingkirkan Maliki.
Sementara, Presiden Otonomi Kurdi Massoud Barzani meminta parlemen di kawasan itu membentuk komite untuk mengorganisasi referendum kemerdekaan. Kurdi telah lama berkeinginan membentuk negara sendiri. rep:ani nursalikah/dessy suciati saputri/ap/reuters ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika