KABUL – Dua kandidat presiden Afghanistan akhirnya bersedia berbagi kekuasaan. Mereka menandatangani kesepakatan pembentukan pemerintahan bersatu di Istana Presiden pada Ahad (21/9) yang disiarkan jaringan televisi nasional.
Mereka bertarung dalam pemilu presiden pada 14 Juni yang berakhir sengketa. Sebenarnya, hasil pemilu menyatakan, Ashraf Ghani memenangkan pemilu. Tapi, kandidat lainnya, Abdullah Abdullah, menolaknya karena menganggap terjadi kecurangan.
Foto:Omar Sobhani/Reuters
Dua calon presiden Afghanistan Abdullah Abdullah(kiri) dan Asrhaf Ghani bertukar nota kesepakatan untuk memebentuk pemerintahan bersatu di Kabul, Ahad (21/9).
AS dan PBB melakukan mediasi dengan mengaudit perhitungan ulang delapan juta suara pemilih. Berbulan-bulan, Ghani dan Abdullah tak mau saling mengalah. Pada Sabtu (20/9) keduanya bersepakat. Ghani, mantan menteri keuangan, akan menjabat sebagai presiden.
Ia menggantikan Presiden Hamid Karzai. Nantinya, Abdullah mengisi posisi kepala eksekutif dengan wewenang yang cukup besar. Tim Gahni dan Abdullah merumuskan rancangan final pembagian kekuasaan itu hingga Sabtu tengah malam.
Komisi Pemilu berencana mengumumkan hasil pemilu, Ahad (21/9), pukul 15.30 waktu setempat. Salah satu poin yang masih mengganjal dalam kesepakatan adalah cara pengumuman hasil pemilu. Kubu Abdullah menilai, hasil perhitungan suara tak perlu diumumkan.
Kedua belah pihak mengungkapkan, ada sedikit kesepahaman, tapi belum jelas soal mekanismenya. "Saya bahagia dua saudara saya bersepakat demi negara ini," kata Presiden Hamid Karzai setelah penandatangan kesepakatan.
Ghani dan Abdullah, jelas dia, bersama-sama membentuk pemerintahan bersatu. Juru Bicara Presiden Hamid Karzai, Aimal Faizi, rencananya pelantikan Ghani sebagai presiden dalam kurun satu minggu ini.
Tugas pertama Ghani adalah menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan AS yang lama tertunda. Ini berisi mengenai keberadaan pasukan asing dalam jumlah kecil di Afghanistan setelah penarikan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada akhir tahun ini.
Washington menyambut perkembangan menggembirakan di Afghanistan. "Kesepakatan ini menunjukkan kesempatan penting terwujudnya persatuan dan stabilitas di Afghanistan,’’ demikian pernyataan Sekretaris Pers Gedung Putih.
AS meminta pemimpin politik, agama, dan masyarakat Afghanistan mendukung persatuan ini. Pemerintahan baru Afghanistan akan memiliki kabinet, termasuk kepala eksekutif yang dibantu dua wakilnya.
Administrasi sehari-hari pemerintahan menjadi tanggung jawab dewan menteri yang diketuai kepala eksekutif. Kepala Eksekutif Abdullah Abdullah berwenang menentukan sejumlah jabatan senior yang terlebih dahulu dibahas dengan Presiden Ashraf Ghani.
Dengan demikian, kedudukan dua kubu ini, yakni Ghani dan Abdullah, setara. Meski demikian, menurut BBC, tak ada jaminan pemerintahan baru ini langgeng. Hal yang mengkhawatirkan adalah para pendukung mereka yang tak mau menerima kenyataan ini
Pejabat tinggi PBB di Afghanistan Jan Kubis berharap, semua ketidakpastian berakhir. Selama sengketa pemilu, kondisi keamanan dan ekonomi tak keruan. Keadaan ini memberikan kesempatan luas bagi Taliban melakukan aksinya.
Serangan kelompok militan ini meningkat di seluruh Afghanistan. Pasukan Afgahnistan masih belum mampu mengatasi serangan tersebut. rep:gita amanda/ap/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika