OUAGADOUGOU — Uni Afrika (UA) menetapkan tenggat dua minggu bagi militer Burkina Faso menyerahkan kendali pemerintahan kepada sipil. Militer mengambil alih pemerintahan transisi setelah Presiden Blaise Compaore mengundurkan diri, Jumat (31/10). Compaore didesak mundur oleh massa yang tak menginginkannya menjabat kembali menjadi presiden setelah 27 tahun memimpin. Sehari setelah Compaore lengser, Wakil Kepala Pasukan Pengawal Presiden Isaac Zida menyatakan dirinya memimpin pemerintahan transisi.
UA tak menghendaki militer di tampuk kepemimpinan. Jika tenggat terlewati, Burkina Faso terancam kena sanksi. Menurut UA, militer melanggar konstitusi ketika memutuskan memimpin pemerintahan transisi pascamundurnya Compaore. "Pengambilalihan oleh militer bertentangan dengan demokrasi," kata Kepala Dewan Perdamaian dan Keamanan UA Simeon Oyono Esono seusai melakukan pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia, seperti dikutip laman berita Aljazirah, Senin (3/11).
Menurut Esono, pihaknya benar-benar mengetahui tekanan massa yang membuat presiden mundur. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan militer untuk mendapatkan kekuasaan. "Padahal, sebenarnya rakyatlah yang berwenang memperolehnya." Sanksi UA dapat berupa penangguhan keanggotaan dan larangan bepergian bagi para pejabat militer Burkina Faso. Dua pekan lagi, Dewan Perdamaian dan Keamanan UA rencananya bertemu lagi membahas krisis kepemimpinan di Burkina Faso.
Utusan PBB untuk Afrika Barat, Muhammad Ibnu Chambas, juga memberikan peringatan kepada militer Burkina Faso. Jika mereka menolak menyerahkan kekuasaan kepada sipil, konsekuensinya yang akan mereka terima sangat jelas. "Kami ingin menghindari menjatuhkan sanksi kepada Burkina Faso," ujar Chambas. Dalam pertemuan darurat dengan wartawan dan para diplomat, Isaac Zida menyatakan, militer tak berencana merampas kekuasan dari tangan sipil. Nantinya, militer hanya memberikan dukungan terhadap pemerintahan sipil.
Kekuasaan eksekutif, Zida mengungkapkan, akan dipimpin oleh sebuah badan transisional sesuai dengan kerangka konstitusi. "Militer bertugas mengawasi jalannya pemerintahan transisi tersebut dengan cermat," katanya. Pada Ahad (2/11) seorang pengunjuk rasa tewas ditembak tentara saat berdemonstrasi di depan kantor pusat televisi pemerintah. Ribuan orang menuntut mundurnya militer dari pemerintahan transisi. "Militer mencuri revolusi kami," demikian teriakan para demonstran.
Pengamat Afrika dari BBC, Lamine Konkodo, mengatakan, warga Burkina Faso berharap Zida memegang kata-katanya. Kini, terserah pada pemimpin politik dan sipil untuk memilih sosok yang tepat memimpin pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi berjalan selama setahun hingga pemilu presiden berlangsung dan terpilihnya presiden baru menggantikan Compaore. Pemimpin oposisi Zephirin Diabre menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh oposisi merumuskan langkah selanjutnya. Mereka sangat berharap pemerintahan transisi yang dipimpin sipil segera terwujud. Hingga Senin (3/11) sore waktu setempat, jalan-jalan di ibu kota negara, Ouagadougou, terlihat normal. Suasana ini tak seperti beberapa hari sebelumnya yang sarat aksi massa. n ap/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika