BANDUNG –– Pemprov Jabar merasa optimistis, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak pada 2014 sebesar Rp 12,215 triliun, bisa tercapai. Apalagi, hingga akhir semester II 2014 ini, PAD yang bisa dihimpun mencapai Rp 7,09 triliun.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar, Iwa Karniwa, realisasi yang di bukukan cukup menggembirakan. Apa lagi, nilainya terus mendekati target yang ditetapkan tahun ini. "Sampai akhir Juli 2014, kami sudah mencapai 58,05 persen dari target Rp 12,215 triliun," ujar dia, Rabu (6/8).
Iwa mengatakan, realisasi pajak daerah paling besar datang dari sektor pajak kendaraan. Yakni, terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 2,83 triliun atau 64,02 persen dari target sebesar Rp 4,420 triliun. Lalu dari bea balik nama kendaraan ber motor I sebesar Rp 3,038 triliun dari target Rp 4,154 triliun atau 73,14 persen. Ketiga, datang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp 1,02 tri liun atau 53,44 persen dari target Rp 1,91 triliun.
Sementara dari bea balik nama kendaraan bermotor II, kata dia, dari target sebesar Rp 111,2 miliar baru tereali sasi 61,48 persen atau Rp 68,3 miliar. Sedangkan dari pajak air permukaan (PAP) meraih Rp 30,1 miliar dari target sebesar Rp 40,2 miliar atau 74,77 persen. Dari Pajak rokok, Jabar sudah merealisasi kan Rp 103,2 miliar dari target Rp 1,578 triliun.
Peningkatan pajak daerah, kata Iwa, ditopang makin tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak. Di sisi lain, upaya Dispenda menggelar sensus kendaraan perlahan mulai menuai hasil yang signifikan. "Ada ke sadaran wajib pajak yang meningkat signifikan, ini membuat realisasi terangkat naik," katanya.
Dispenda, kata dia, berinisiatif meng ubah data penda pat an daerah pada 2014 ini da ri per semester menjadi pertriwulan. Hal ini, kata dia, ka re na Pemprov Jabar menaikan target PAD cukup signifikan di banding pada tahun sebelumnya. "Kami memperketat evaluasi sekaligus memperbaiki dari sisi kelembagaan," ka tanya.
Hasilnya, kata dia, data total pendapatan bisa diketahui lebih cepat dibanding sebelumnya yang biasanya dua pekan diupayakan informasinya diperoleh dalam kurun waktu 3-4 hari. Menurut Iwa, dengan perbaikan ini, pihaknya bisa mengetahui berapa saldo yang dimiliki Pemprov Jabar. "Kami upayakan info real time terkait saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir," kata nya.
Dari sisi kelembagaan pendapatan, pihaknya juga mengubah skema dari by object jadi by process dengan meng ganti kepala seksi pajak dan non pajak menjadi ka sie pendapatan dan kasie penerimaan serta penagihan. Dispenda juga akhirnya mengoordinir seluruh pendapatan, termasuk pendapatan lain nya yang sah. rep:arie lukihardianti ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika