BANDUNG – Kebudayaan menjadi sisi yang tidak boleh dilepaskan dari Provinsi Jabar. Pasalnya, budaya telah begitu melekat dengan Jabar. Namun, munculnya beberapa ke bijakan dari pemerintah daerah, terkadang tanpa mem perhatikan perkembangan kebudayaan setempat. Oleh karena itu, perlu dibentuknya Dewan Kebudayaan untuk mengantisipasi berbagai ke mungkinan terjadi pergeseran kebudayaan di warganya.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menyadari betul pentingnya Dewan Kebudayaan itu. Dia menyebut, formasi Dewan kebudayaan sendiri sudah terbentuk de ngan 21 anggota yang berasal dari latar belakang berbeda dengan reputasi ahli di bi dangnya. Ke 21 anggota tersebut, kata Deddy, telah diseleksi melalui tahapan yang ketat dari ratusan orang. "Nantilah nama orang-orangnya. Sudah ada 21 nama dari sekian ratus orang, dari komposisi yang beragam, semua kompeten," ujar dia, Senin (6/10).

Ke 21 nama tersebut di pilih melalui pertimbangan kesesuaian antara kebutuhan dengan kompetensi mereka. Nantinya, dewan tersebut akan bertugas selama kurang lebih satu periode yakni lima tahun. "Untuk pertama kalinya gubernur yang milih. Seterusnya dia yang milih. Mereka bisa mengusulkan anggota itu setelahnya," kata Deddy. Adanya Dewan Kebudayaan tersebut bertugas untuk mem berikan masukan kepada pemerintah daerah yang ada di Jabar dalam hal terkait kebudayaan. Nantinya, dewan itu yang memikirkan bagaimana kebudayaan di Jabar, membuat pemetaan hingga mengkritisinya.

Wagub menilai, pemerintah terkadang hanya membuat kebijakan tanpa menyertai kajian dari sisi budaya. Hal itu yang kemudian masyarakat belum siap mengalami pergeseran di sisi kebudayaan. "Andai kata (waduk) Jatigede diairi atau BIJB ber operasi, apa yang musti disiapkan. Akan terjadi pergeseran nilai masyarakat dari agraria keindustri. Sekolah apa yang harus disiapkan, bahasanya dilatih atau apa. Nah itu kebudayaan yang harus dipikirkan," kata dia. rep:c63, ed: agus yulianto

Ikuti Whatsapp Channel Republika