JAKARTA — Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengkritisi kurangnya upaya pemerintahan Jokowi-JK menciptakan stabilitas politik. Dia mengatakan, penataan politik belum menunjukkan perkembangan
"Banyak menimbulkan kesan kita kembali ke belakang dalam hal politik," ujar Ray dalam diskusi Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yang diselenggarakan lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di Jakarta, Kamis (20/10).
Menurut dia, selama dua tahun ini pemerintah berfokus pada stabilitas ekonomi dan hasilnya membanggakan. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan di banyak wilayah. Ray mengingatkan, peningkatan sektor ekonomi sangat penting dilakukan, tetapi bukan berarti mengabaikan stabilitas politik nasional yang mencakup soal hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Dia mencontohkan, hingga saat ini pemerintah belum juga menyelesaikan draf usulan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu, menurut Ray, berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu.
Kemudian, dari sisi keamanan, pemerintah seolah kian memperluas fungsi TNI dengan kerja-kerja di luar fungsi pertahanan. "Sekarang ada suasana menjadikan kembali TNI sebagai perangkat sipil. Misalnya, melibatkan dalam konteks pengamanan dan lain sebagainya, ini melecehkan profesionalitas TNI," jelas dia.
Pemerintah dinilai kian tertutup dalam pengambilan keputusan, contohnya terkait penunjukan menteri kabinet kerja. Semua fakta tersebut, kata Ray, mengindikasikan pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam meningkatkan stabilitas politik.
Pihaknya berharap upaya pemerintah memperbaiki hukum tidak berhenti pada batas retorika. Masyarakat harus merasa aman sehingga dapat menjaga kepercayaan dan menumbuhkan perekonomian.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, tantangan politik dan ekonomi pada awal pemerintahan menjadikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini semakin bersinar yang ditandai dengan kuatnya dukungan rakyat dan parlemen. Menurut Hasto, percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti infrastruktur berupa jalan, bandar udara, sistem tol laut, pembangkit listrik, telah berjalan secara progresif.
"Biaya logistik dapat ditekan. Konektivitas wilayah menjadi lebih baik. Penetapan satu harga BBM secara nasional termasuk Papua merupakan terobosan penting dan simbolisasi konsistensi Presiden di dalam menghadirkan Indonesia untuk semua," papar Hasto.
Selama dua tahun terakhir, PDIP mencatat sekitar 3.187 jalan di daerah perbatasan telah dibenahi. Ada delapan ruas jalan tol di Sumatra dan delapan ruas jalan tol di Pulau Jawa yang telah dan sedang dikerjakan.
Rasio elektrifikasi juga meningkat sangat pesat dari sekitar 75 persen hingga mencapai 86 persen selama dua tahun terakhir. Data statistik menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,36 persen dalam setahun pada periode 2015 hingga 2016.
Hasto mengapresiasi realisasi janji Presiden membagi sebanyak 18 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak sekolah. Penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) semakin meluas dengan masuknya 20 ribu puskesmas dan klinik sebagai bagian dari program JKN.
Pihaknya juga mendengarkan kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. PDIP tidak cepat puas dengan kinerja pemerintah. Dia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun mengatakan, pemerintahan selama dua tahun ini dinilai lamban mereformasi hukum. Sebab, banyak orang jahat memimpin di lingkungan peradilan.
"Praktik dunia peradilan kini masih banyak yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme membuktikan kebenaran pendapat para pengamat pemerintahan Jokowi tidak mudah mereformasi hukum selama masih adanya pejabat lama yang bercokol dalam pemerintahannya," katanya dalam diskusi hukum dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Kamis.
Menurut Gayus, indeks penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah, yaitu di tingkat 52 dari 102 negara dunia. Oleh karena itu, setelah sukses melaksanakan berbagai program ekonomi, Presiden akan mulai masuk mereformasi bidang hukum dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar yang masih menjamur.
Direktur The Community Of Ideological Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan terorisme. Hal tersebut dapat dilihat dengan melantik Jenderal Tito Karnavian menjadi kapolri. Tito memiliki pengalaman dalam pemberantasan terorisme.
Harits menilai, sejauh ini pemerintah cukup mampu menekan ancaman keamanan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Meskipun terjadi beberapa ancaman terorisme, serangan yang dilancarkan tidak berkualitas dan bisa ditangani. rep: Rahmat Fajar, Issha Harruma, Muhyiddin/antara, ed: Erdy Nasrul
***
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto
Program pembangunan, khususnya infrastruktur dan pengampunan pajak, berjalan baik. Ini menjadi kesuksesan pemerintahan Jokowi setelah dua tahun berjalan.
Namun, ada beberapa sektor yang masih belum mengalami perbaikan. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang masih belum bergerak karena turunnya daya beli masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, penegakan hukum dan ketahanan energi juga belum maksimal.
Guru Besar Universitas Andalas, Prof Saldi Isra
Tidak mudah mengukur keberhasilan Jokowi dalam reformasi hukum. Sebab, hukum dan ekonomi sangat berbeda. Program ekonomi mudah dapat dilihat indikator dan keberhasilannya. Namun, untuk hukum tidak cukup jika hanya dilihat selama dua tahun berjalan ini.
Selama dua tahun Jokowi-JK memimpin, belum ada indikator yang mengarah pada reformasi hukum secara jelas. Mungkin saja pada tahun ketiga ini beliau akan serius dan akan kita lihat hasilnya akhir tahun nanti.
Direktur BEI Tito Sulistio
Saya akui, pemerintahan Jokowi-JK cukup tegas dalam menjalankan program, salah satunya amnesti pajak. Ini sudah dilakukan dengan berani. Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak yang banyak menuai kritik itu tetap dijalankan dan hasilnya pun ternyata cukup diapresiasi oleh kalangan pengusaha.
Selain itu, di tengah perekonomian global yang melambat, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Dede Rosyada
Presiden menyampaikan ambisinya membangun 20 waduk baru. Saya tadinya pesimistis, tetapi pelan-pelan sudah mulai berjalan seiring dengan keinginan pemerintah memajukan sektor pertanian.
Namun, kata dia, pemerintahan sekarang perlu sinkronisasi program, terutama soal pembangunan. Seharusnya tidak bersifat Jawasentris, hal ini penting untuk mengikis ketimpangan antar golongan. BPS menyebutkan, perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sebesar 58,18 persen.
***
Jajak Pendapat Republika Dua Tahun Jokowi-JK
Waktu: Kamis (20/10)
Jumlah responden: 2.607
Puaskah dengan upaya pemerintah mengelola harga sembako?
23 persen puas.
77 persen tidak
Jumlah responden: 741
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga sembako di era pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih cepat bila dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menyatakan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, harga sembako melonjak naik satu tahun sebelum Ramadhan datang.
Puaskah dengan kinerja pemerintah menyelesaikan konflik?
23 persen puas
77 persen tidak.
Jumlah responden: 416
Pada April lalu, warga Tolikara terlibat konflik antara warga Distrik Gika dan Distrik Panaga sejak 9 April 2016 hingga Ahad (24/4). Konflik juga terjadi di Tanjung Balai, Sumatra Utara, pada Agustus.
Puaskah dengan kinerja pemerintah memberantas korupsi?
20 persen puas
80 persen tidak
Jumlah responden: 1.067
ICW menilai kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi sangat mengecewakan. Dari 911 kasus yang disidik pada semester II 2015, hanya 151 kasus yang masuk ke penuntutan, sisanya sebanyak 755 kasus masih penyidikan. Pada semester I 2016, Dari 111 kasus yang ditangani, hanya sekitar 18 persen yang masuk dalam penuntutan. Masih ada 82 persen yang tak jelas perkembangannya.
Puaskah dengan kinerja pemerintah memberantas terorisme?
27 persen puas
73 persen tidak
Jumlah responden: 383
Pada Januari lalu Indonesia dikejutkan dengan aksi bom di Jalan MH Thamrin dekat pusat perbelanjaan Sarinah. Delapan orang tewas, 22 orang terluka. Polri dan TNI juga menggelar Operasi Tinombala dan menembak mati komandan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso. Pada Kamis (20/10) Kapolsek Tangerang ditikam SA yang diduga pelaku teror.
Ikuti Whatsapp Channel Republika