MALANG -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengemukakan, ada tiga sektor yang rentan terhadap kejahatan siber, yakni sektor keuangan (perbankan), kelistrikan, dan transportasi, khususnya transportasi udara.
"Ketiga sektor ini nanti juga menjadi prioritas Badan Siber Nasional (BSN) agar terhindar dari ancaman kejahatan siber. Selain ketiga sektor tersebut, sektor energi dan sumber daya alam juga menjadi perhatian," kata Rudiantara di Malang, Kamis (5/1).
Rudiantara mengatakan, tiga sektor itu menjadi penting karena berdasarkan informasi yang ia terima dari beberapa negara, sektor-sektor tersebut adalah sektor kritis yang memerlukan perhatian khusus. "Oleh karena itu, kami minta ketiga sektor tersebut menyiapkan standardisasi sebagai antisipasi," ujarnya.
Menurut dia, secara umum BSN berada di bawah kewenangan Kantor Menkopolhukam. Sedangkan, Kemenkominfo akan fokus pada pembuatan standar keamanan di bidang-bidang yang diperlukan.
"Kalau standardisasinya ada dan semua yang berkaitan dengan Badan Siber Nasional ini sudah disosialisasikan sejak tahun lalu," paparnya.
Pakar Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha sepakat dengan gambaran tugas dan fungsi BSN yang melindungi sektor hajat hidup orang banyak. Pratama menyebut BSN nantinya harus melindungi infrastruktur pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Serangan siber ke Indonesia setiap hari berlangsung. Kalau hal strategis, seperti listrik, rumah sakit, energi tidak dilindungi bisa berhahaya," ungkap dia.
Selain itu, seharusnya BSN juga melakukan fungsi deteksi serangan siber. Ia menyebut, di dunia nyata dampak serangan siber memang belum terlihat. Tapi, serangan siber, menurut dia, nyata adanya.
Fungsi selanjutnya yang harus dilakukan adalah penanggulangan dan pemulihan. Pratama menerangkan, berkaca dari kasus serangan siber ke Estonia pada 2007 yang menyebabkan negara tersebut kolaps, BSN harus bisa dengan cepat memulihkan jika terjadi serangan.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan, pembentukan BSN tidak akan tumpang tindih dengan Divisi Cyber Crime Mabes Polri. Tito mengatakan, BSN nantinya akan fokus menangani dunia siber secara umum.
"Itu badan siber dan sandi negara kalau tidak salah namanya, itu nanti (akan) menangani masalah dunia siber," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).
Tito mengakui, Indonesia menjadi target negara yang paling banyak terkena dampak kejahatan dunia maya tersebut. "Salah satu negara yang paling banyak terkena dampak kasus cyber crime itu Indonesia," kata Tito.
Alasannya, karena Indonesia menjadi negara yang masyarakatnya paling banyak mengonsumsi internet. Bahkan, lanjut dia, sekitar 50 persen penduduk Indonesia terhubung dengan gawai.
"Saya dengar, datanya 50 persen miliki gadget. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan regulasi lain. Badan siber ini kita harapkan bisa mengatur itu," ujar dia. rep: Mabruroh/antara, ed: Hafidz Muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika