REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Enam fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dan memberikan catatan kritis.
Keenam fraksi yang menerima, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hanura.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemerintah dan enam fraksi di DPR telah menerima secara bulat RAPBNP 2013 dalam rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPR bersama dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI pada Sabtu (15/6). “Tinggal pengesahannya pada paripurna nanti,” ujar Supit.
Dalam rapat minifraksi itu, PDIP, PKS, dan Gerindra, memberikan catatan kritis atas RUU APBNP 2013 tersebut. PKS memberikan 13 catatan, PDIP dengan 11 catatan, dan Gerindra dengan enam catatan. Catatan penolakan itu, antara lain, berisi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, penolakan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM), pengendalian kuota BBM, target lifting minyak, harga minyak mentah Indonesia, target pertumbuhan perekonomian, target inflasi, hingga target rupiah.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pihaknya menghormati pandangan tiga fraksi DPR yang belum menyepakati RAPBNP 2013. Menurutnya, ketiga fraksi itu bebas membawa catatan ke Rapat Paripurna. “Tapi, Badan Anggaran dan pemerintah sudah sepakat soal RAPBN-P 2013. Itu akan disampaikan fraksi di Paripurna," kata Chatib.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sayed Muhammad Muliady menyatakan, pihaknya ingin penetapan RAPBNP 2013 dilakukan saat rapat paripurna DPR pada Senin (17/6). Sebab, kata dia, apa yang dibahas di Banggar DPR dapat berubah saat rapat paripurna. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kemampuan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pihaknya tidak setuju angka inflasi yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBNP 2013 sebesar 7,2 persen. Mereka menginginkan angka inflasi cukup enam persen dengan pertimbangan harga BBM bersubsidi tidak naik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi yang tinggi pada 2013 akibat inflasi makanan, menjelang puasa, dan Hari Raya Idul Fitri serta inflasi yang timbul akibat ketidakpastian pemerintah dalam kebijakan BBM.
Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena sifatnya dianggap sangat politis menjelang Pemilihan Umum 2014.
Juru bicara Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan, pemberian BLSM berdampak buruk bagi masyarakat miskin karena mengakibatkan ketergantungan. Ia meminta kenaikan harga BBM dikaji lebih mendalam lagi dan diikuti dengan upaya-upaya mitigasi demi menjaga daya beli masyarakat miskin.
Berbeda dengan pandangan fraksinya di DPR yang menyetujui RAPBNP 2013, ketua DPP Hanura, Saleh Husin, tak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ia menilai, pemerintah tidak memiliki rasa empati terhadap rakyat jika tetap bersikukuh menaikkan harga BBM saat ini.
"Saatnya tidak tepat, menjelang Ramadhan dan tahun ajaran baru. Pemerintah kurang empati atas apa yang dialami rakyat," kata Saleh Husin dalam diskusi bertajuk 'Berebut Berkah Subsidi' di Jakarta, Sabtu (15/6). n muhammad iqbal/ira sasmita/antara ed: syahruddin el-fikri
Data grafis
Sikap fraksi di DPR soal RAPBN-P 2013
Enam fraksi menerima = Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan Hanura
Tiga fraksi menolak = PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika