REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengkritik cara kerja Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Marzuki menilai Komite Konvensi kurang memahami makna konvensi. "Seharusnya, Komite Konvensi menetapkan kriteria yang dibutuhkan ada pada calon presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Marzuki Alie, di Jakarta, Rabu (21/8).
Cara kerja Komite Konvensi dinilainya justru mendegradasi makna konvensi. Hal ini karena kriteria umum dan kriteria khusus atas calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik, tetapi sudah membahas nama-nama calon. "Bahkan, di dalam Komite Konvensi bisa mencalonkan nama juga, kalau tidak bisa musyawarah mufakat, ya lewat voting. Ini apa-apaan? Bayar aja Komite Konvensi itu supaya bisa menjadi peserta konvensi," katanya.
Marzuki berharap Komite Konvensi memperbaiki cara kerjanya supaya hasil konvensi juga baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. "Kalau begini terus, saya mempertimbangkan kembali untuk ikut konvensi, buat apa bertarung dengan orang-orang yang nggak jelas," katanya. Marzuki mengingatkan agar nama-nama calon peserta konvensi yang dihasilkan harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan masih akan shalat Istikharah untuk mendapatkan pentunjuk dari Tuhan agar diberi pilihan yang terbaik mengenai Konvensi Demokrat. "Atas kesimpangsiuran itu, saya merasa perlu menegaskan bahwa yang benar yaitu seperti yang juga saya sampaikan kepada Pak Jero Wacik saat bertemu di kantornya. Saya menyatakan, insya Allah akan ikut," kata Mahfud.
Kata insya allah itu, lanjut Mahfud, bisa ditafsirkan bermacam-macam. "Tapi, perlu juga saya tegaskan bahwa kata insya alLah itu artinya 'kalau dikehendaki Allah'. Artinya, belum pasti ikut atau belum pasti tak ikut," terang guru besar Ilmu Hukum UII Yogyakarta itu.
Seperti juga Mahfud MD, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih yang juga disebut sebagai salah satu kandidat dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat (PD) juga belum memastikan keikutsertaannya. “Saya sendiri belum tahu soal itu, saya baru dengar dari kalian (wartawan--Red),” kata Rustriningsih seusai bersilaturahim dengan gubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo.
Saat ditanya apakah sejauh ini sudah pernah ada komunikasi dengan PD perihal konvensi ini, Rustri mengaku tidak pernah. Demikian pula komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan. “Sampai saat ini saya masih sebagai kader PDI Perjuangan,” kata mantan bupati Kebumen ini.
Panggil peserta
Meski ada kritik dari internal, Komite Konvensi Partai Demokrat akan segera melakukan penjaringan terhadap para kandidat peserta konvensi yang akan diputuskan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Komite juga akan segera memanggil para peserta untuk diuji kemampuannya. Wakil Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Taufiequrachman Ruki mengatakan proses verifikasi mulai dilakukan pada Rabu (21/8) malam.
"Jadi, konvensi itu memang menjaring tokoh-tokoh yang menurut penilaian komite layak memimpin Indonesia untuk periode 2014-2019. Dari sekian puluh nama yang terjaring, pada waktunya akan kita undang untuk meminta kesiapannya untuk mengecek seberapa jauh kemampuannya dalam berbagai hal," kata Ruki.
Ruki mengatakan, proses verifikasi ini tidak akan mengundang ahli, namun cukup dilakukan 17 orang anggota Komite Konvensi. Selanjutnya, kata dia, panitia konvensi akan meminta masukan terkait para peserta konvensi dan akan disampaikan dalam bentuk survei. Survei ini akan dilakukan paling sedikit sebanyak dua atau tiga kali dan akan berakhir hingga pemilihan legislatif 2014 mendatang.
Survei yang akan menjadi dasar pertimbangan komite juga harus dipastikan objektivitasnya. Survei akan dilakukan pertama kalinya pada pertengahan Novermber 2013 mendatang. "Bukan komite yang tentukan apakah dia layak atau tidak, tapi hasil survei, artinya rakyat. Kami juga harus meyakini bahwa survei itu objektif," tegas Ruki.
Mengenai anggaran Konvensi Partai Demokrat, Ruki mengungkapkan membutuhkan biaya sekitar Rp 50 miliar. Ruki mengaku belum mengetahui dana tersebut akan diambil dari mana. Namun, karena konvensi ini merupakan acara Partai Demokrat, dananya pun harus tetap berasal dari Partai Demokrat. n bowo pribadi/bilal ramadhan/antara ed: joko sadewo
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika