REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pihaknya telah membentuk tim yang terdiri atas sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Mereka untuk membantu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan haji 2025 M/1446 H.
"Kami melibatkan WNI lokal yang bersedia menjadi relawan. Mungkin, nanti mereka akan diberikan honor uang makan. Mereka akan membantu pengawasan di titik-titik krusial, seperti tenda, penjemputan, dan rumah sakit," kata Dasco dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Wakil Ketua DPR RI itu menyakini, keberadaan tim tersebut akan mampu mengatasi beragam potensi kendala dalam pelaksanaan haji pada tahun ini. Mereka diharapkan dapat mendukung pengawasan dalam aspek komunikasi, penjemputan jamaah, transportasi, dan logistik makanan untuk para tamu Allah.
Menurut Dasco, tim itu akan bekerja cukup efisien lantaran terdiri atas WNI yang memang menetap di Arab Saudi. Mereka diyakini akan lebih memahami daerah, bahasa, serta karakteristik negeri setempat, dibandingkan dengan tim pengawas yang didatangkan dari Indonesia.
"Saat ini, sudah terkumpul sekitar 100 orang (WNI di Arab Saudi --Red) untuk mendukung pengawasan haji," ujar dia.
Pada penyelenggaraan haji 2025 M/1446 H, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025.
Pemerintah dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, yakni sebesar Rp 89,4 juta. Calon jamaah haji membayar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp 55,4 juta per orang.
"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp 89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama, kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika