REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki kuartal keempat 2013, penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih rendah, yakni baru 44 persen dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp 46,27 triliun. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin pada akhir tahun penyerapan anggaran masih bisa mencapai target 97 persen.
''Nanti lihat Desember. Bisa sampai 97 persen,'' ujar Jokowi di balai kota dengan nada optimistis, Senin (21/10). Jokowi bisa begitu yakin penyerapan anggaran 2013 bisa mencapai target karena dia terus memantau pelaksanaan program di lapangan setiap hari.
Menurut Jokowi, penyerapan anggaran saat ini masih rendah karena antara laporan keuangan dan pengerjaan program di lapangan belum sejajar. Artinya, banyak program yang sudah berjalan, tapi anggarannya belum diklaim. Biasanya, dinas baru akan mengambil uang saat akhir tahun anggaran.
''Kita harus ngerti lapangan dan ngerti uang. Lapangannya sudah di sini (sudah jalan), duitnya belum diambil. Nah, pencatatan itu ada di uang, 44 persen itu ada di uang,'' papar Jokowi. Gubernur juga menyebut salah satu dinas yang penyerapan anggarannya masih rendah, yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Realisasi penyerapan APBD DKI 2012 hanya mencapai 85,10 persen dari total anggaran sebesar Rp 41,3 triliun sehingga menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp 8,4 triliun. Penyerapan anggaran yang minim berakibat pada tingginya Silpa. Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengaku tidak masalah dengan hal itu. ''Tidak masalah, yang penting selamat uangnya. Daripada uangnya enggak selamat. Sudah kacau, enggak selamat lagi duitnya,'' ujar Basuki di Balai Kota, Senin (21/10).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena beberapa proyek tender memiliki nilai yang sangat tinggi dan diduga sudah di-mark up. Dengen demikian, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak berani untuk mengeksekusinya. ''Itu yang saya bilang tiba-tiba nilainya tambah. Ini yang membuat SKPD enggak berani eksekusi kan. Jadi, ada masalah,'' kata Ahok.
Ahok memang mengaku kecolongan dalam mengawasi APBD 2013. Sebab, dia masih menemukan banyak mata anggaran yang sudah ditolak, tapi tiba-tiba muncul lagi. Rupanya, anggaran siluman itu terjadi hampir di setiap pos, terutama dalam proyek-proyek besar, seperti yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. Dia menduga, pihak yang memunculkan kembali mata anggaran itu berasal dari lembaga legislatif.
''Kemungkinan sih dari legislatif saya kira yang nambah-nambah angka,'' kata dia. Karenanya, menurut Ahok, untuk menyiasati hal itu, mulai tahun depan DKI akan menggunakan e-budegting agar bisa mengontrol anggaran dengan ketat. Ahok mengatakan, saat ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sedang mengebut pengerjaan sistem e-budgeting untuk memperlancar penyerapan anggaran. n c01 ed: rahmad budi harto
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
