JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan, ada indikasi pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya meminggirkan umat Islam.
Kecenderungan tersebut, menurut dia, terlihat dari beberapa wacana kebijakan yang sempat dilontarkan ke publik. Misalnya, wacana revisi peraturan pendirian rumah ibadah, revisi pelaksanaan doa di sekolah-sekolah negeri, serta wacana pengosongan kolom agama di KTP. "Dan yang terakhir adalah isu larangan pemakaian jilbab panjang di BUMN yang sangat kontraproduktif," kata Amirsyah kepada Republika, Senin (22/12).
Menurut dia, semakin terasa ada upaya-upaya mengubah tatanan tradisi yang sudah berjalan menjadi lebih sekuler dan liberal. ''Juga upaya pelan-pelan menusuk jantung akidah umat,'' ujarnya.
Daripada membuat kebijakan yang mengganggu kehidupan umat beragama, menurut dia, lebih baik pemerintah menata birokrasi, memikirkan peningkatan kinerja, dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, lanjut Amirsyah, pihaknya sedang mengamati perkembangan hal ini lebih lanjut. "Kita lihat saja dulu perkembangannya. Tapi, saya mengimbau Presiden, tolong tertibkan para menterinya agar jangan kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang meresahkan Muslim," kata dia.
Penilaian serupa dilontarkan ustaz sekaligus mantan pendeta Syamsul Arifin Nababan. Ia pun merasakan kecenderungan pemerintah untuk meminggirkan umat Islam dan menggiring negara agar menjadi lebih sekuler. ''Indikasi itu tinggi sekali,'' ujarnya.
Gejala seperti ini, menurut dia, mirip dengan apa yang pernah dialami Turki. Di sana, sistem khilafah Islamiyah yang sebelumnya berjaya, perlahan runtuh oleh orang-orang yang membawa pulang ilmu dari Barat. "Ini menjadi tantangan kita bersama.''
Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Satori Ismail juga prihatin dengan keadaan ini. Ia pun mengimbau pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang menyejahterakan rakyat. ''Bukan malah meresahkan umat Islam dengan kebijakan-kebijakan yang tidak substantif dan aneh-aneh,'' katanya kepada Republika, Selasa (23/12).
Yang mengherankan, menurut dia, pemerintah tidak mempermasalahkan orang-orang yang berbusana minim, namun Muslimah berjilbab justru dipermasalahkan.
''Padahal, seharusnya sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah memberikan kebebasan kepada Muslim untuk menjalankan segala perintah-Nya dengan baik.''
Jangan mudah terpancing
Pendapat agak berbeda disampaikan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia meminta umat Islam tidak mudah terpancing emosi dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi. Sebaliknya, umat Islam harus mengklarifikasi, melakukan tabayyun (mencari kebenaran), dan memberikan penilaian secara komprehensif atas segala isu yang ada, terutama isu, wacana, dan kebijakan yang menyangkut umat Islam.
Ia mencontohkan, isu revisi pelaksanaan doa di sekolah-sekolah negeri, ternyata bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. ''Karena itu, masyarakat Muslim harus lebih dewasa dan menunjukkan hal-hal yang lebih konstruktif dibanding merespons secara emosional hal-hal yang sifatnya tidak substantif.''
Ia juga mengingatkan umat Islam untuk bersikap lebih arif dalam membaca berita-berita di media massa dan media sosial agar tidak terjebak pada penyikapan sesuatu secara keliru. "Perlu diklarifikasi kebenaran dari berita-berita yang berkembang di media massa. Misalnya, soal doa itu kan berbeda dengan keinginan asli Mendikbud yang saya baca dalam wawancaranya di Republika," jelasnya.
Jika pun ada kebijakan pemerintah saat ini yang meminggirkan umat Islam, Abdul Mu'ti berpendapat, hal itu harus disikapi secara arif dan santun. Caranya, bangun komunikasi dan dialog dengan para pengambil kebijakan.
Dia juga berharap, pemerintah lebih fokus pada kerja nyata untuk menyejahterakan masyarakat, dan tidak meributkan hal-hal sensasional serta membuat kebijakan yang tidak substantif seperti yang berkembang sekarang ini. "Dengan adanya kritik itu, pemerintah harus sadar bahwa masyarakat ingin kerja nyata yang dirasakan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.'' n cr05 ed: wachidah handasah
Ikuti Whatsapp Channel Republika