BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung masih masuk tiga besar tingkat kemiskinan di Sumatra dan nomor delapan secara nasional dalam penghitungan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS pada awal tahun ini, jumlah penduduk miskin di Lampung melampaui angka satu juta penduduk.
Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana di Bandar Lampung pada akhir pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya akan bertemu satu meja dengan sejumlah pihak yang berkenaan dengan kependudukan di Lampung. "Ini sudah disetujui gubernur untuk menyatukan dan meng-update data kependudukan agar satu persepsi soal tingkat kemiskinan di Lampung," katanya.
Untuk mengukur kemiskinan, ia menyatakan bahwa BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Dengan pendekatan ini, dapat dihitung headcount index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. BPS menggunakan metode menghitung garis kemiskinan yang terdiri atas dua komponen, yakni garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Selain itu, penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah di perkotaan dan perdesaan.
Ia mengatakan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di Lampung angka garis kemiskinan berada di bawah pendapatan sekira Rp 300 ribu per kapita per bulan.
Kondisi kemiskinan di wilayah Lampung dalam dekade terakhir kian terpuruk, baik secara regional (Sumatra) maupun nasional. Semua pihak berharap wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun di DPRD RI yang baru dilantik dapat mendongkrak angka kemiskinan di Lampung menjadi sejahtera.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdiyanto mengatakan bahwa Provinsi Lampung termasuk anomali bila dibandingkan provinsi lain di Sumatra maupun Indonesia bagian timur dalam tingkat kemiskinan masyarakatnya. "Lampung dekat dengan pemerintahan nasional, tapi penduduknya masih banyak miskin," ujar Yusdiyanto kepada Republika, Senin (6/10).
Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra dan Jawa, ia menyatakan bahwa Lampung memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi modal provinsi ini melesat di tingkat regional maupun nasional. "Jadi, apa yang telah diperbuat anggota dewan di pusat dan daerah selama ini, untuk mengangkat kemiskinan di daerah ini," katanya.
Menurut Yusdiaynto, anggota dewan baik di daerah maupun di pusat menjadi corong atau pintu kebijakan untuk memajukan daerahnya sehingga kebijakan yang mengarah perbaikan kondisi kehidupan di daerah sepatutnya diperjuangkan di tingkat pusat.rep:mursalin yaslan ed: fitriyan zamzami
