Data Kemiskinan Diminta Diperbaiki
JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa meminta pemerintah memperbaiki kesemrawutan data kemiskinan. Sebab, validasi data tersebut dibutuhkan untuk menangani persoalan kemiskinan yang selama ini tidak tepat sasaran.
"Banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan berbagai program bantuan, tetapi malah tidak dapat. Berbagai program bantuan, seperti program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Siswa Miskin, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, tapi buruknya data membuat warga yang berhak tak menerima bantuan itu," katanya, Jumat, (2/9).
Di sisi lain, banyak warga tidak miskin, warga yang sudah pindah, bahkan warga yang sudah meninggal dunia justru terdata sebagai penerima program bantuan. Warga yang sudah meninggal dunia mendapat Kartu Indonesia Sehat, ada pula warga yang sudah menikah dapat Kartu Indonesia Pintar.
Ledia menilai, kesemrawutan data tersebut terjadi salah satunya bermula dari proses validasi dan verifikasi data yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan, data kemiskinan saat ini masih didasarkan pada basis data tahun 2011, padahal sudah terjadi perubahan di tengah masyarakat. Dyah Ratna Meta Novia, ed: Muhammad Hafil
Kemenaker Diminta Libatkan Kemendikbud
JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Ahmad Zainuddin meminta Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri cukup besar. Namun, sayangnya kompetensi para pahlawan devisa tersebut masih lebih banyak yang berada di sektor informal atau asisten rumah tangga sehingga berdampak pada citra Indonesia sebagai pasar tenaga kerja informal," katanya, Jumat (2/9).
Kementerian Tenaga Kerja perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita. TKI kita di luar negeri hanya laku di sektor informal. Sedangkan sektor formal, pasar luar negeri melirik negara lain.
Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini cukup besar. Umumnya, kata dia, pengangguran ini merupakan lulusan sekolah kejuruan.
Sementara, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan cukup besar untuk pengembangan kompetensi. "Saya kira ini bisa dikoordinasikan dengan membuat pilot project sekolah khusus vokasi bagi TKI kita yang akan ke luar negeri sehingga tidak melulu sebagian besar sebagai pekerja informal. Dyah Ratna Meta Novia, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika