Pemprov Realisasikan Honor Guru PNS dan Non-PNS
JAKARTA Pemprov DKI Jakarta menganggarkan honorarium guru PNS dan honorer di APBD Perubahan DKI 2016. Dalam kesimpulan terdapat poin diharapkan honorarium guru dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri dan swasta direalisasikan pada 2017.
Kabid Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta Gunas Mahdianto mengatakan, anggaran pendidikan di DKI pada 2016 sebesar Rp 15,33 triliun. Dana tersebut dibagi ke dalam tiga pos, yaitu belanja tidak langsung, belanja langsung, serta hibah dan bansos. Dana belanja tidak langsung, kata dia, sebesar Rp 8,24 triliun. Sementara itu, belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 3,5 triliun. Pos anggaran hibah dan bansos sebesar Rp 3,53 triliun.
Gunas menyatakan, ada 103 ribu guru di Ibu Kota, terdiri 32 ribu guru PNS dan 71 ribu non-PNS. Kalau gaji guru (non-PNS) di belanja langsung itu. Kalau guru PNS di belanja tidak langsung. Nah, kalau guru honorer itu adanya di belanja tidak langsung, ujar Gunas, Jumat (14/10).
Gunas menyatakan, belanja tidak langsung disalurkan ke dalam beberapa pos lagi. Yaitu, gaji pokok (Rp 1,9 triliun), tunjangan keluarga (Rp 156,5 trilin), tunjangan jabatan (Rp 173,6 triliun), tunjangan fungsional (Rp 173,6 trilun), tunjangan umum (Rp 12 triliun), tunjangan khusus (Rp 377,1 miliar), dan tunjangan beras (Rp 77,2 miliar), dan tunjangan lainnya. Noer Qomariah Kusumawardhani, ed: Erik Purnama Putra
Ruangan DPRD Bogor Dianggap Pemborosan
BOGOR Renovasi gedung DPRD Kabupaten Bogor sudah berjalan sekitar dua tahun. Alih-alih rampung bulan ini sesuai target, justru ada penambahan pengerjaan lantaran sedari awal ada ketidaksesuaian antara pengajuan desain dan fakta di lapangan. Direktur PT Proteknika Jasapratama Saud Sibarani mengatakan, sebagai pihak pengembang, gedung DPRD akan dibangun sekitar 101 pintu. Fasilitas itu menelan anggaran Rp 16,1 miliar.
Sibarani mengatakan, ada lima ruangan yang boleh dibilang sekelas hotel bintang tiga, termasuk ruangan ketua DPRD. Meski berbeda luas satu sama lain, kata dia, jika dihitung rata-rata per ruangannya bernilai sekitar Rp 450 juta. Dia mengatakan, angka per meter bernilai Rp 15 juta. Tinggal dikalikan minimal 30 meter per ruangannya.
Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya Zentoni, nilai rehabilitasi ruangan DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk pemborosan anggaran. Apalagi, adanya fasilitas kamar tidur di ruangan juga terlalu mahal. Dia menyebut, beragam fasilitas itu belum sebanding dengan kinerja para dewan. Lebih baik anggarannya untuk infrastruktur. Terlalu mahal kalau mencapai sekian, ujarnya. Santi Sopia, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika