Tahun ajaran baru di sekolah dasar dan menengah dibuka dengan beberapa persoalan klasik. Para orang tua murid mengeluhkan soal sebagian sekolah yang mengorganisasi pengadaan seragam serta buku untuk murid-murid barunya. Para murid baru menjadi wajib untuk membeli seragam dan buku-buku beratribut sekolah yang bersangkutan. Pada umumnya, harga barang-barang tersebut lebih mahal dari harga pasar.
Para orang tua murid ini merasa tak berdaya untuk menolak kewajiban pembelian seragam sekolah dan buku-buku tersebut. Mereka menghadapi kondisi yang dilematis. Jika harus membeli, mereka harus berani membayar biaya lebih mahal dibandingkan membeli di pasaran. Sedangkan untuk menolak pun mereka khawatir anaknya bakal dikeluarkan dari sekolah yang baru saja dimasukinya.
Sekali lagi, kondisi ini memang tidak berlangsung di semua sekolah. Namun, sebagian sekolah masih menjalankan praktik-praktik seperti ini. Sekolah gratis yang dicanangkan di sekolah-sekolah negeri memang berjalan,tapi sebagian pengelola sekolah negeri tak mau menggratiskan begitu saja. Mereka berusaha mencari celah untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus melanggar peraturan. Maka, muncullah penjualan atribut-atribut sekolah dengan cara yang cenderung memberatkan orang tua murid.
Praktik-praktik seperti itu bukanlah modus baru. Sebenarnya hampir di setiap tahun ajaran baru, ada kebiasaan seperti ini di sebagian sekolah. Kejadian bisa berulang karena memang belum terlihat ada tindakan tegas yang menimbulkan efek jera bagi modus-modus tersebut.
Sekarang, saatnya praktik-praktik yang memberatkan para orang tua murid ini dihentikan secara serius. Para orang tua murid tidak boleh lagi dibebani kewajiban biaya yang tidak secara substansial mendukung pendidikan anaknya di sekolah. Seragam sekolah memang diperlukan, asal jumlah dan harganya tidak berlebihan.
Kebijakan sekolah gratis dijalankan untuk membuat pendidikan bisa dijangkau oleh semua. Jangan sampai kebijakan ini kemudian disiasati supaya para pengelola sekolah tetap memperoleh penghasilan tambahan. Penyiasatan seperti ini akan menjadikan pendidikan tetap sulit dijangkau masyarakat kurang mampu. Anak yang kurang mampu bisa saja diterima masuk sekolah, tapi mereka akan kesulitan memenuhi 'kewajiban' membeli seragam, membeli sepatu, atau sekadar membeli buku tulis yang diberi atribut sekolahnya.
Selain melalui pengawasan yang ketat, praktik seperti ini juga bisa diminimalkan jika para orang tua murid diberi saluran untuk mengadukan semua hal yang dialami saat anaknya menjadi murid baru. Mereka dipastikan tetap aman untuk melaporkan semua praktik yang berbau pungutan di sekolah anaknya.
Pendidikan harus dijadikan lembaga yang benar-benar memberdayakan seluruh warga negara. Jangan sampai lembaga ini malah dijadikan ajang bisnis hanya untuk memenuhi kebutuhan materi segelintir orang. Penyimpangan lembaga pendidikan untuk meraup keuntungan bisnis adalah aib yang sangat merugikan masa depan bangsa ini. Mereka yang tak mampu mengakses dunia pendidikan akan tumbuh sebagai generasi tak terdidik yang nantinya menjadi beban berat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika