Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi titik kulminasi dari segala silang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2014. Pasang an Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah diku kuhkan menjadi pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Secara hukum, putusan ini sudah final dan mengikat.
Atas putusan tersebut, pasangan Jokowi-JK kini mendapat kan legitimasi yang kuat untuk memimpin Indonesia. Secara hu kum mau pun politik, Jokowi-JK sudah mendapatkan mandat untuk memimpin bangsa ini. Kini, saatnya rakyat untuk menagih semua janji dan serangkaian program kerja yang disiapkan pasangan tersebut.
Sambil menunggu pelantikan, pasangan ini pun harus terus menyiapkan langkah-langkah penting untuk dijalankan pada awal masa pemerintahan. Dengan demikian, begitu dilantik, keduanya bisa langsung bekerja sesuai program yang telah disiapkan.
Ikatan yang solid di antara elemen pendukung Jokowi-JK menjadi syarat mutlak supaya keduanya bisa bekerja dengan baik menyusun dan menjalankan pemerintahan. Perpecahan internal akan menjadi musuh berbahaya yang bisa mengganjal jalannya pemerintahan baru. Kekompakan akan memompakan semangat besar dan memberi kemudahan pada pemerintahan baru untuk memajukan Indonesia.
Performa pemerintahan baru ini tidak akan cukup memuaskan jika hanya ditopang oleh elemen-elemen politik pendukung Jokowi- JK. Seluruh elemen bangsa harus turut serta mengawal dan memberikan kontrol yang ketat supaya semua anggaran belanja negara digunakan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Mereka yang berbaris di pihak oposisi, juga menjadi bagian penting bagi pembangunan negeri ini. Oposisi bukanlah lembaga terlarang bagi sebuah negara. Justru, keberadaan oposisi ini menjadi semacam kemutlakan bagi jalannya pemerintahan.
Mereka adalah kekuatan pengimbang bagi kekuatan politik yang menjalankan pemerintahan.Fungsinya pun sangat penting untuk memajukan bangsa.
Oposisi berfungsi untuk memberikan kontrol secara teliti terhadap setiap langkah pemerintahan. Mereka harus segera memberikan sinyal jika pemerintah keliru melangkah. Kekuatan oposisi juga harus memberikan teguran keras kepada pemerintah supaya senantiasa berjalan untuk kepentingan rakyat. Kekuatan politik yang berada di pihak oposisi harus menjalankan fungsi yang positif dan bukan untuk menjegal pemerintah.
Upaya untuk selalu menjegal pemerintahan yang secara sah sudah ditetapkan melalui proses politik maupun proses hukum bukanlah langkah yang gentle. Sebaliknya, setiap langkah yang ditujukan untuk menggagalkan jalannya pemerintahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Yang dirugikan bukan hanya kekuatan politik yang duduk di pemerintahan, melainkan seluruh bangsa ini.
Kini, adalah waktu terbaik untuk segera mengakhiri dengan baik silang sengketa yang berujung tersendatnya roda pemerin- tahan. Segala proses dan kerumitan yang terjadi dalam pemilihan presiden kali ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk menyelenggarakan proses serupa yang jauh lebih baik pada masa mendatang. Sekarang, saatnya semua elemen bangsa saling mem- bantu demi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika