Tahun baru 2017 ini kita dikejutkan sebuah musibah terbakarnya kapal angkut penumpang di perairan Kepulauan Seribu. Kapal ini mengangkut wisatawan yang hendak berlibur dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung.
Teridentifikasi 23 orang penumpang meninggal disebabkan kebakaran yang terjadi di kapal tersebut. Kita katakan ini musibah yang disebabkan kelalaian operator kapal dalam menghadapi risiko kebakaran, entah itu akibat korsleting listrik ataupun sebab lainnya.
Itu masih terus diinvestigasi aparat keamanan. Termasuk perbedaan data jumlah penumpang dari manifes yang berjumlah 100 orang dengan fakta di lapangan berjumlah 232 orang, serta ketersediaan jaket keselamatan maupun alat pemadam api, masih terus digali.
Namun, sesungguhnya peristiwa musibah di perairan Kepulauan Seribu lebih dari itu. Peristiwa ini menjadi sebuah fakta dari fenomena gunung es ledakan pariwisata yang selama ini kita khawatirkan bersama, yakni kegagalan pengelolaan destinasi pariwisata.
Padahal, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya mempromosikan pariwisata ke dalam dan luar negeri. Badan Pusat Statistik merilis data kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif dari Januari-Oktober 2016 menyentuh 9,40 juta orang.
Angka tersebut naik 9,54 persen daripada periode sama tahun 2015. Sementara, target kunjungan wisman ke Indonesia pada 2016 adalah 12 juta orang.
Di samping itu, proyeksi wisatawan domestik yang bisa mencapai 300 juta perjalanan dalam satu tahun, menjadi penyumbang denyut nadi aktivitas pariwisata nasional. Sebuah tantangan di tengah keterbatasan SDM dan tersebarnya destinasi wisata di seluruh Indonesia.
Kementerian Pariwisata saat ini juga terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata kita dengan membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Pariwisata di 10 destinasi wisata prioritas.
Di samping itu, melalui Direktoral Jenderal Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata terus berupaya bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berbenah diri menjadikan Indonesia sebagai destinasi kelas dunia.
Musibah terbakarnya kapal wisata di perairan Kepulauan Seribu, tak lepas merupakan salah satu permasalahan pokok yang harus dipecahkan kita bersama. Transportasi adalah salah satu pekerjaan rumah yang menjadi fokus pemerintah untuk dibenahi terlebih dahulu.
Meskipun, harus diakui aksesibilitas kini sudah mulai dapat kita nikmati hasilnya, penerbangan menuju destinasi-destinasi di daerah kini sudah banyak pilihannya. Kapal-kapal pesiar dan kapal pemerintah mulai berbondong-bondong menyiapkan wisata bahari.
Bahkan, akses jalan hingga perbatasan negeri sudah mulai bisa dinikmati.
Saat ini, indeks daya saing pariwisata Indonesia secara keseluruhan dalam The Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum, menempatkan Indonesia pada peringkat 50, meningkat dibanding periode tahun sebelumnya di posisi 70.
Kalau kita teliti, aspek yang masih menjadi kelemahan utama terletak pada beberapa hal terkait pengelolaan destinasi, yaitu keberlanjutan lingkungan (peringkat 134), kesehatan dan kebersihan (peringkat 109), dan infrastruktur penunjang pariwisata (peringkat 101).
Sedangkan, infrastruktur kelautan dan darat di peringkat 77. Di samping itu, persoalan lainnya adalah kesiapan teknologi informasi dan keamanan secara keseluruhan yang lebih bersifat soft infrastructure.
Mengenai pengelolaan destinasi, sebenarnya kita hanya perlu belajar dari negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Menjual pariwisata berarti menjual wilayah, baik itu pemandangan, suasana, maupun belanjanya sebagai atraksi.
Gagal mengelola kualitas suatu wilayah berarti gagal membuat fundamental produk pariwisata itu sendiri. Bicara mengenai pengelolaan berarti bicara detail dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
Mengenai transportasi, apakah sudah ada SOP-nya untuk memberangkatkan penumpang, bagaimana pengecekan keadaan kapal, personelnya, peralatannya, kapasitasnya, cuacanya, hingga bagaimana penumpangnya semua harus dicek satu per satu dan diawasi.
Pekerjaan rumah yang penting kedua adalah pengelolaan sampah. Beberapa waktu lalu, di Pantai Kuta, Bali, kembali muncul banyak sampah yang terbawa arus karena fenomena tahunan angin siklon barat.
Sementara, di gunung-gunung sering kali kita lihat bermunculan tumpukan sampah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi permasalahan sampah alami, mau tidak mau kita harus memperketat dan memperbanyak petugas pengelola sampah.
Selain itu, melakukan upaya rekayasa teknologi untuk mengatasi masalah ini. Sementara, sampah yang ditimbulkan oleh masih kurangnya kesadaran kita harus dilakukan award and punishment yang lebih ketat, seperti di negara tetangga di atas.
Sampai di atas gunung sekalipun, misalnya, mereka mewajibkan membawa kantong sampah yang cukup bagi para pendaki. Kedua pekerjaan rumah besar ini tentunya harus ditopang sumber daya dan pengelolaan yang profesional.
Pemerintah tidak bisa berhenti hanya sampai ke tingkat prioritas 10 destinasi wisata. Mau tidak mau, atraksi harus dikelola, dijaga, dan diarahkan oleh pemerintah agar kualitasnya terjaga sampai ke tingkat akar rumput.
Aliran proses bisnis pariwisata sudah jelas, mulai dari wisatawan berangkat hingga menikmati atraksi harus dapat dijamin kualitasnya. Penulis melihat, masih banyak titik atraksi yang tidak dikelola dengan optimal.
Hal-hal sederhana, seperti tiket masuk dan asuransi, signage atau papan petunjuk pariwisata yang memadai, petugas keamanan, dan keselamatan masih banyak yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak ada sama sekali.
Pengelolaan masih bersifat swadaya ala kadarnya. Pemerintah daerah harus lebih aktif membangun pariwisata dan menjadikan masyarakat sebagai partner, bukan sekadar objek sehinggga mampu menghadirkan destinasi yang lebih humanis dan berstandar internasional.
Jadi, bukan hanya mampu meningkatkan investasi maupun promosi besar-besar mendatangkan tamu, sementara dapur rumah kita sendiri masih berantakan.
Gilang Pamungkas
Pemerhati Pariwisata
Ikuti Whatsapp Channel Republika