antara -- JAKARTA - Juru debat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, mengusulkan hasil tes psikologi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) diumumkan kepada publik. Sehingga, masyarakat memiliki informasi dan data yang lebih lengkap mengenai calon pemimpinnya.
Menurut Fahri, meskipun data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat rahasia, karena diperlukan untuk bahan penilaian terhadap calon pemimpin bangsa maka perlu dibuka. “Saya kira harus dibuka hasilnya supaya rakyat tahu kayak apa sih tingkat kecerdasan, kecakapan, kejujuran dan tingkat komitmen capres yang akan dipilihnya,” kata Fahri, Ahad (1/6).
Dia mengatakan, orang yang mau masuk pegawai perusahaan saja harus mau diperiksa tes kesehatannya dan pemilik perusahaan berhak menolak kalau terbukti secara kesehatan baik fisik maupun rohani tidak sesuai dengan kriteria kebutuhan perusahaan. “Rakyat harusnya juga diberi tahu, kalau memang mau menerima kekurangan ya itu terserah rakyat sendiri,” kata dia.
Ketika ditanya apakah Prabowo setuju hasil tes psikologinya diumumkan, sambil tertawa, Fahri langsung menukas, “Bila tujuannya untuk mendapatkan pemimpin yang baik, rakyat tahu karakter pemimpinnya, mengaoa tidak? Makanya saya ajukan usulan ini supaya rakyat tidak salah memilih pemimpin. Kan hasil tesnya bisa digunakan untuk lakukan penilaian,” katanya.
Yang paling penting diketahui oleh publik, menurut Fahri, dengan mengetahui hasil tes psikologi, rakyat yang akan memilih akan tahu seperti apa konsistensi capres, kemantapan hati, kecerdasan, motivasi, dan alasan yang mendorongnya menjadi calon presiden. “Ini sebenarnya masuk ke informasi publik harusnya bisa diperoleh masyarakat karena yang termasuk informasi publik itu kalau urgensinya menentukan kehidupan publik atau masyarakat. Masak kita nggak boleh tahu kalau capresnya punya kelainan,” katanya.
Senada dengan Fahri Hamzah, pendiri Pro Jokowi (Projo), Fahmi Habcy, menilai, pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang dilakukan tim dokter RSPAD Gatot Subroto sebaiknya diumumkan ke publik, khususnya menyangkut kejiwaan para calon presiden. Menurutnya, publik harus mendapat informasi yang utuh mengenai kestabilan jiwa calon pemimpinnya.
Salah satu tahap penting dari tes kesehatan yang harus dijalani oleh pasangan tersebut adalah uji kejiwaan. “Jika kestabilan dan jiwa dan emosi calon presiden tidak diketahui sejak awal. Apakah KPU dan tim dokter RSPAD akan bertanggung jawab jika presiden yang terpilih kelak berperilaku psikopat, megalomania, haus darah, ataupun schizofrenia?” kata Fahmi.
Menurut dia, publik tidak bisa mengandalkan hanya sekadar pada visi misi dan intelektual calon presiden. Tapi, juga gambaran utuh emotional inteligence-nya. Ini adalah hak rakyat untuk mengetahui informasi itu karena tes tersebut dibayar oleh pajak rakyat. “Anda mau dipimpin oleh presiden yang hobinya ringan tangan dan mudah marah? Bagaimana jika kewenangan TNI dan peluru di bawah kendalinya? Apalah artinya tes-tes kejiwaan itu jika publik tak pernah tahu hasilnya,” katanya.
Bakal capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menjalani tes kesehatan pada Kamis (22/5). Sedangkan, pada Jumat (23/5), kandidat presiden, Prabowo Subianto, dan wakilnya, Hatta Rajasa, juga menjalani tes kesehatan. ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika