JAKARTA - Pengamat ekonomi pembangunan, Syahrial Loetan, mengatakan, presiden yang bakal terpilih hasil Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 harus fokus kepada infrastruktur selain kesejahteraan sosial. "Fokus infrastruktur dasar dapat dilihat dari beberapa tantangan yang ada," kata dia, di Jakarta, Ahad (15/6).
Menurut Syahrial, hal ini dapat terlihat dari minimnya alokasi tingkat rasio anggaran yang dialokasikan bagi infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, kata dia, pemerintah baru mengalokasikan anggaran infrastruktur hanya sekitar satu-dua persen. Padahal, secara ideal, seharusnya lima persen terhadap PDB.
Selain itu, Syahrial menuturkan, dibutuhkan banyak moda transportasi yang dapat mengakomodasi muatan kargo dalam jumlah besar. Moda transportasi untuk mendistribusikan produk-produk dalam negeri ke berbagai tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Moda transportasi berupa jalan kereta api, pelabuhan, jalan tol, dan bandara harus dibangun dalam jumlah masif dengan kualitas yang andal," ujar dia. Dengan demikian, menurut dia, dapat dipastikan jalur distribusi barang dan jasa dari dan ke seluruh wilayah Indonesia terjamin dan dipenuhi memadai. Sehingga, dia menyatakan, proyek abadi seperti Jalur Pantura bisa dipangkas.
Untuk itu, dia juga menekankan pentingnya percepatan terjadinya peningkatan tren wisata kapal besar yang mengarungi lautan Indonesia dan berhenti di beberapa pelabuhan guna memperkuat efek ganda. "Melalui hal ini, Indonesia semakin memperjelas keunggulannya sebagai negara maritim di mana sarana dan prasarana kelautan juga pula mendapatkan perhatian serius," kata dia.
Pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, berjanji mempercepat pembangunan infrastruktur. Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia Prabowo-Hatta mencantumkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada enam koridor ekonomi MP3EI.
Dana APBN yang dialokasikan adalah sekira Rp 1.400 triliun atau 10,32 persen dari total belanja negara 2015-2019. Pembangunan prasarana tak luput dari target-target yang diberikan, seperti pembangunan jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudra dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.
Calon Presiden Joko Widodo mengatakan, persoalan infrastruktur terjadi hampir di seluruh Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, dan Papua. "Tapi, bagi saya, pembenahan infrastruktur di laut lebih penting dibandingkan dengan yang ada di darat," kata Jokowi, bulan lalu. antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika