Saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 digelar, pemantau pemilu asing tak lagi marak berseliweran di TPS seperti pada Pemilu 1999. Kendati masih ditemui, jumlahnya tak lagi signifikan dibanding lima tahun sebelumnya.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2009, jumlah pemantau tersebut berkurang. Pemilu menjadi perhelatan wajar di Indonesia. Media asing menjuluki ketenangan Pemilu 2009 di Indonesia "unremarkable" alias tak menimbulkan kesan.
Namun pada Pilpres 2014, para pemantau asing datang lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melepas 215 pemantau asing untuk meninjau pencoblosan pada Rabu (9/7) mendatang. "Kami mengapresiasi kehadiran teman-teman pemantau, terima kasih kepeduliannya. Kalau banyak pemantau seperti ini, kami yakin pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung jujur, adil, dan transparan," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di gedung KPU Pusat Jakarta, Senin (7/7).
Untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan peninjauan pilpres, KPU dan perwakilan lembaga yang membawa para pemantau asing itu menggelar rapat koordinasi. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan di hadapan para pemantau asing bahwa pelaksanaan pilpres menjadi hajatan penting yang berlangsung sekali dalam lima tahun.
Sebanyak 215 pemantau asing tersebut meninjau pelaksanaan di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Ratusan pemantau tersebut berada di bawah koordinasi International Foundation for Electoral System (IFES), Institute for Peace and Democracy (IPD) dan Kemenlu, Stiftung Fur Die Freiheit, International IDEA-Asia and the Pacific Regional Program, PT Indra Indonesia Menara BCA, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Asian Network for Free Elections (ANFREL) Foundation.
Pentahbisan para pemantau asing tersebut didahului aneka kekhawatiran soal campur tangan asing dalam gelaran pesta demokrasi tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyinggung penggunaan konsultan asing oleh para calon presiden dan calon wakil presiden, pekan lalu. Ia mengingatkan, pasangan calonmasing-masing boleh menggunakan jasa konsultan asing. Namun, para konsultan asing tersebut tidak boleh bertindak di luar hukum.
Lebih jauh, ia meminta aparat intelijen mengawasi keberadaan konsultan asing kepada tiap-tiap pasangan capres dan cawapres. Jika pihak konsultan asing tersebut melakukan tindakan melawan hukum maka diberikan tindakan.
Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Pati Djalal, mengungkapkan bahwa pilpres kali ini menjadi daya tarik bagi dunia internasional. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ia menilai wajar saja Indonesia diperhatikan ketika melangsungkan hajatan pemilihan pemimpinnya.
"Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Setiap pemilihan presiden di negara demokrasi pasti ada perhatian dunia yang tertuju ke sana. Itu juga yang terjadi di Brasil, India, dan Indonesia," ujar Dino.
Ia mengakui, ada campur tangan asing yang di luar batas kewajaran. Ada petualang-petualang asing masuk ke kehidupan politik dan ingin mengadu domba.rep:c30/antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika