Tim transisi juga membahas rencana bergabungnya Golkar dan Demokrat.
JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk tim transisi yang bertugas membantunya memuluskan proses peralihan kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada dirinya. Jokowi berjanji akan memastikan tim transisi bebas intervensi ketika melakukan seleksi kabinet.
Jokowi menyatakan, tim transisi tidak hanya bertugas untuk memuluskan peralihan, tetapi juga melakukan seleksi orang-orang yang akan mengisi kabinetnya. Cara mencegah tim transisi tidak diintervensi oleh pihak lain, yakni dengan tidak memperkenalkan semua anggota tim ke masyarakat. Jokowi berjanji memperkenalkan anggota tim tersebut pada Senin (4/8). “Besok siang tak ajak. Saya kenalin,” katanya, Ahad (3/8).
Karena itu, Jokowi juga belum mau buka suara terkait sosok orang-orang yang masuk tim transisi itu, apakah orang partai atau profesional. Ia hanya mengatakan, anggota tim akan langsung aktif bekerja setelah dikenalkan ke masyarakat.
Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari mengatakan, anggota tim transisi terdiri atas beberapa anggota tim 11. Tim 11 terdiri atas penasihat independen bagi Jokowi-JK selama Pilpres 2014. Sejumlah tim ahli Jokowi-JK juga ikut masuk tim tersebut.
Menurutnya, tim ini sudah mulai melakukan rapat-rapat persiapan di rumah transisi. Eva menyebutkan, tugas tambahan bagi tim transisi, yaitu membahas rencana bergabungnya Golkar dan Demokrat pada koalisi mereka. “Pak Jokowi yang memiliki kewenangan untuk itu, tetapi yang mengeksekusi tim transisi,” ujar Eva.
Jokowi sudah berjanji akan memilih orang-orang profesional, termasuk mereka yang berlatar belakang politikus untuk mengisi kabinetnya. Pengamat pol politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, meminta kabinet Jokowi-JK jangan sampai melukai hari rakyat dalam menyusun kabinet. “Jadi, menteri itu lihat track record-nya, kapasitas, pengalamannya, dan integritasnya selama ini,” katanya, Sabtu (2/8).
Nama yang ditolak masuk kabinet Jokowi-JK, di antaranya politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. Muncul petisi menolak Ribka menjadi calon menteri kesehatan (menkes) di Change.org. Petisi menolak Ribka sebagai calon menkes juga muncul dalam petisionline.net.
Petisi tersebut mengungkapkan penolakan sebagian kelompok yang mengaku sebagai para dokter di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengeluarkan pernyataan menolak Ribka menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK.
Ribka dianggap memiliki catatan buruk karena pernah terlibat penghilangan ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. ICW yang masuk Koalisi Anti-Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) pernah melaporkan Ribka ke Badan Kehormatan DPR dan Badan Reserse Markas Besar Kepolisian pada 2010.
Sedangkan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak mantan menteri kelautan dan perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rohkmin Dahuri, masuk kabinet Jokowi. Penolakan terkait dengan kasus korupsi yang pernah menjerat Rohkmin.
Menurut Pangi, nama lain yang akan ditolak oleh masyarakat, yaitu Musdah Mulia. Karena, Musda sering mengeluarkan komentar kontroversial. Komentar kontroversial Musdah, di antaranya terkait penghapusan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP).
Pangi menambahkan, pemilihan kabinet pemerintahan merupakan hak Jokowi dan tidak ada yang bisa menghalangi. “Saya enggak mau terjebak soal liberal atau tidak, yang penting dia bisa bekerja. Namun, yang menjadi pertanyaan siapkah publik menerima sosok Musdah Mulia,” ujar Pangi.
Dosen Ilmu Pengetahuan Moral-Politik UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Ali Hasan Siswanto menyarankan Jokowi berhati-hati memilih menteri dari kalangan parpol. “Setidaknya, era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbukti berperilaku koruptif dan parpol menjadikan jabatan menteri itu sebagai ‘sapi perah’,” katanya.
Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto, menilai bahwa penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan Jokowi-JK. “Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung,”kata dia. rep:wahyu syahputra/halimatus sa'diyah/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika