JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada 63 orang yang menjalani proses ini.
"Prosesnya sudah memasuki hari ketiga," kata Ketua DPD Irman Gusman, Rabu (20/8). Irman mengatakan, proses seleksi dilakukan tim Komite IV DPD. Komite ini menangani masalah APBN dan BPK di DPD. Irman berharap masyarakat bisa memberi masukan terkait rekam jejak para calon pimpinan BPK.
Sebab, senator asal Sumatra Barat ini berharap pimpinan BPK mendatang bisa benar-benar memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, DPD akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan BPK kepada DPR. "Kami akan menyerahkan ke DPR pada 25 Agustus," kata Irman.
Anggota Komite IV DPD Abdul Ghafar Usman mengatakan, tim seleksi mengedepankan empat kriteria pokok dalam menilai calon pimpinan BPK. "Penguasaan tugas, regulasi, pemahaman struktur kelembagaan, dan kemampuan," kata Abdul.
Tim Komite IV DPD akan bersikap objektif dalam menilai. Sebab, DPD ingin pimpin BPK mendatang bisa benar-benar mengerti regulasi dan sistem kerja BPK. "Ada spirit berprestasi melakukan perubahan kemajuan," ujar Abdul.
Salah satu peserta calon pimpinan BPK Achsanul Qosasih mengatakan, DPD menitikberatkan penguatan hubungan kerja sama antara BPK, DPD, DPR, dan DPR. Hal ini, menurut dia, agar kualitas pengelolaan anggaran di pusat dan daerah bisa benar-bener terkelola baik. "Di sini, teman-teman DPD meminta lebih menitikberatkan pada hubungan DPD, DPR, DPRD, dengan BPK untuk pembangunan daerah," kata dia.
Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, BPK ke depan harus bisa meningkatkan kualitas kerja audit dan kapasitas para auditornya. Menurut dia, kerja sama antara BPK dan pemerintah daerah perlu diperkuat.
Sejumlah temuan pelanggaran tata kelola keuangan terjadi karena ketidaktahuan pemerintah daerah terhadap aturan keuangan yang berlaku. "Hampir 60 persen temuan pelanggaran itu karena ketidakmengertian pengelolaannya," ujar dia. n red:muhammad akbar wijaya ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika