JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar tetap konsisten dengan menerapkan aturan tanpa syarat kepada partai politik yang baru bergabung. Pasalnya, aturan tersebut diberlakukan Jokowi kepada parpol yang sedari awal mendukungnya.
"Yang dahulukan tanpa syarat, yang belakangan juga harus tanpa syarat," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Marwan Jafar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/9).
Marwan tidak khawatir kehadiran parpol nonpengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di kabinet akan mengurangi jatah menteri mereka. "Tidak apa-apa. Itu hak prerogatif presiden," katanya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menyatakan, partainya menyambut baik apabila ada partai nonpengusung yang bergabung di pemerintahan. "Kalau ada partai tambahan welcome, ahlan wasahlan dengan catatan tanpa syarat," ujarnya menegaskan.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan tidak mempermasalahkan jika Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. "Semakin banyak partai yang tergabung dalam koalisi, akan memudahkan pemerintahan ke depan bekerja efektif," tutur Karding.
Selain itu, kata Karding, pemerintahan Jokowi-JK tidak diganggu di parlemen. Terkait dengan bisa berkurangnya jatah menteri apabila ketiga partai tersebut bergabung, Karding mengatakan hal itu tidak menjadi masalah. Karena, menurutnya, sejak awal tidak ada pembagian jatah dalam koalisi.
Ketentuan menetapkan jumlah dan posisi menteri, menurutnya, adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun, Karding mengatakan harus proporsional. "Kalau memakai logika, tidak mungkin partai-partai yang mendukung sejak awal dan yang belakangan bergabung itu jatah kursi menterinya sama," ujar Karding.
Ketua Bidang Pemilihan Umum DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ferry Mursyidan Baldan memberikan kebebasan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk menentukan alokasi yang diinginkan dalam menyusun figur dari partai politik yang dipandang pantas masuk dalam kabinetnya. "Prospektifnya adalah memberikan keleluasaan pada Jokowi untuk menyusun kabinetnya," ujar Baldan.
Karena itu, menurutnya, Partai Nasdem sama sekali tidak keberatan jika PAN, PPP, dan Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi-JK. Partai, menurutnya, mendukung dan sangat memahami apa yang diputuskan oleh Jokowi.
Terkait dengan bisa berkurangnya jatah menteri jika ketiga partai itu bergabung, Baldan mengatakan tidak melihat itu sebagai ruang jatah. Menurutnya, partai dalam koalisi tidak boleh merasa memiliki jatah dalam jumlah tertentu dalam pemerintahan. Karena, menurut Baldan, belum ada kepastian mengenai jumlah jatah menteri bagi partai-partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi. "Tidak ada kuota, komposisi itu terserah Jokowi. Kita memberikan dukungan dan kewenangan Jokowi untuk mengambil keputusan yang terbaik," lanjutnya. rep:muhammad akbar wijaya/c73 ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika