JAKARTA -- Ada dua isu yang dinilai harus diperkuat pada pemilihan kepala daerah 2017. Hal tersebut bukan saja untuk menandai adanya kemajuan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, melainkan sekaligus menyambut semakin terbukanya efek negatif dua isu tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, dua isu tersebut yakni pilkada untuk pemberantasan korupsi dan meneguhkan gerakan antipolitik dinasti. "Dua isu ini sekaligus dua penyakit berbangsa dan bernegara yang kait mengait," ujarnya, Senin (2/1).

Dia menyebutkan, dalam satu tahun terakhir, banyak tokoh politik yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki latar belakang politik dinasti. Langkah yang sudah terlihat gejalanya yaitu sejak penahanan mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. "Sejatinya, dengan sederet fakta ini, sudah lebih dari cukup untuk menyatakan betapa buruknya efek dari politik dinasti bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat," kata Ray. 

Dia mengatakan, ada banyak peristiwa politik yang terjadi pada 2016. Sebut saja karut-marutnya koalisi, menguatkan paham keagamaan radikal, isu bohong yang berseliweran, dan berbagai kasus kriminal yang membuat publik terperenyak.

Sekarang telah memasuki 2017, tahun yang akan menandai episode kedua pelaksanaan pilkada serentak. Sayangnya, sejauh ini, Ray melihat pilkada serentak di 101 daerah masih tenggelam oleh hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta.  Qommarria Rostanti ed: Muhammad Hafil

Ikuti Whatsapp Channel Republika