JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan telah menyerahkan dana bantuan terkait penutupan lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bantuan senilai Rp 7,3 miliar tersebut rencananya dialokasikan untuk 1.440 pekerja seks komersial (PSK) Dolly. "Bantuan sudah diantar kepada Ibu Risma tadi (17/6) pukul 02.00 WIB pagi. Kami berharap hari ini bisa diproses," kata Direktur Rehabilitasi Sosial dan Tunas Sosial Kemensos Sonny W Manalu, kepada Republika, Selasa (17/6).
Menurut Sonny, bantuan dana itu akan diberikan kepada setiap PSK lewat proses transfer bank ke rekening masing-masing. Dia mengharapkan, setiap PSK sudah menerima dana bantuan itu saat penutupan lokalisasi prostitusi dilaksanakan pada Rabu (18/6). Setiap mantan PSK bakal menerima bantuan senilai Rp 5.050.000.
Sonny memerinci, bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) senilai Rp 3 juta, bantuan jaminan hidup Rp 20 ribu per hari selama tiga bulan, serta bantuan transportasi pulang ke kampung halaman senilai Rp 250 ribu. Selain uang tunai, Kemensos juga memberikan motivasi kepada mantan PSK agar bisa kembali ke masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sendiri telah memberikan pelatihan keterampilan kepada para mantan PSK. Meski demikian, pihak Kemensos tidak memungkiri adanya kekhawatiran mantan PSK akan kembali menjadi PSK pada kemudian hari. "Kekhawatiran sudah pasti, tapi ini semua berdasar niat baik," tambahnya.
Kemensos, kata Sonny, tetap melakukan pemantauan dan monitoring perkembangan mantan PSK di daerah masing-masing pascapenutupan lokalisasi. "Mereka diminta membuat pernyataan tertulis tidak akan kembali lagi. Kalau nanti kembali lagi akan ditindak," tambah dia.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser tidak menyebutkan berapa besaran nilai kompensasi untuk para PSK Dolly. Tapi, kata dia, bentuk kompensasi tersebut tak melulu dalam bentuk uang. Warga sekitar Dolly yang selama ini mendapatkan penghasilan dari berbagai kegiatan di kawasan tersebut pun akan diberdayakan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya, kata Fikser, mengalihfungsikan Dolly menjadi lokasi usaha ekonomi produktif.
Ketua DPRD Muhammad Machmud mengatakan, deklarasi penutupan lokalisasi prostitusi Dolly pada Rabu (18/6) juga harus disusul dengan program-program menghapusan serta pemulangan para PSK ke kampung halaman. "Alokasi pendanaan untuk program-program itu (penutupan dan pengalisfungsian) juga akan kami (DPRD) sahkan," kata Machmud.
Adapun Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan, pihaknya bersama Pemkot Surabaya telah menyusun langkah-langkah pascapenutupan lokalisasi. Saifullah yakin, alih fungsi kawasan Dolly nanti akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menyerap tenaga kerja. "Itu menjadi tugas Wali Kota Surabaya," kata Saifullah. rep:c87/bambang noroyono/erdy nasrul/antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika