Selasa 23 Sep 2014 12:00 WIB

Achmad Basarah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP: Semua Kementerian Harus Implementasikan Falsafah Trisakti

Red:

Apa alasan PDIP mengusulkan nama "Kabinet Trisakti" untuk pemerintahan Jokowi-JK?

Kami ingin mengingatkan supaya menteri-menteri di kabinet Jokowi berpedoman pada Trisakti Bung Karno. Mereka selalu ingat bahwa dalam mengeluarkan kebijakan jangan diintervensi asing. Kami memperoleh kemenangan dengan jalan ideologis, memilih Jokowi sebagai presiden karena ideologi kerakyatan.

Kami ingin membuktikan rakyat biasa juga bisa menjadi presiden. Begitu juga kita pilih Pak JK karena ideologis. Kalau jalan transaksional pasti kami pilih orang yang punya kekuatan politik. Sejak awal kita tidak mau transaksional tidak mau bagi-bagi kekuasaan. Makanya kalau menang kita ingin pemerintahan yang pancasilais.

Misalnya seperti apa menteri yang Trisakti itu?

Kalau dia menteri kebudayaan, referensi pengambilan kebijakannya jangan diambil dari nilai Barat dan Timur Tengah, tapi dari nilai budaya asli bangsa sendiri. Kalau dia menteri ekonomi, kebijakannya harus berpijak pada pengembangan sumber daya bangsa sendiri.

Kementerian apa yang menurut PDIP perlu menjadi fokus implementasi Trisakti?

Semua kementerian wajib hukumnya mengimplementasikan prinsip Trisakti Bung Karno. Karena kebijakan kementerian mengikat kehidupan orang banyak. Kementerian Ekonomi, ESDM, misalnya, jangan mengeluarkan kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang didikte kapitalisme asing.

Investasi asing boleh masuk tapi harus memberi nilai tambah terhadap ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, memberi manfaat sosial-ekonomi kepada masyarakat sekitar. Investasi asing jangan cuma mengeruk tambang batu bara tapi masyarakatnya tetap miskin. Ini yang kami maksud prinsip berdaulat politik dan mandiri ekonomi.

Apakah yakin Trisakti bisa terimplementasi dengan benar mengingat saat ini intervensi asing begitu kuat, mafia migas, mafia impor merajalela?

Sejak awal Pak Jokowi ingin merekrut menteri dan pejabat yang tidak punya masalah hukum atau terlibat mafia karena hal itu akan membuat mereka tersandera dalam mengambil keputusan. Kami yakin kalau menteri, jaksa agung, kapolri tidak tersandera persoalan masa lalu, mereka akan independen dan tegas memberantas migas, tambang, dan sapi impor. Jadi, kalau Pak Jokowi berhasil menyusun kabinet yang bersih, jangan takut Trisakti tidak bisa dijalankan.

Puan Maharani bilang sudah ada 50 nama kandidat calon menteri, apakah mereka sudah memenuhi kriteria ideologis?

Tentu, karena PDIP partai ideologis maka menteri yang kami siapkan juga ideologis. Kalau ada kader PDIP yang tidak ideologis, itu namanya kader gadungan. Kaderisasi di PDIP sudah lebih dari cukup sehingga kita banyak stok kader yang bisa dijadikan menteri.

Bagaimana respons Jokowi?

Pak Jokowi katakan akan mempertimbangkan dan mengkaji. Namun PDIP juga menghormati hak prerogatif presiden dalam memilih menteri, termasuk soal memberikan nama kabinet.  rep:muhammad akbr wijaya ed: andri saubani

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement