Bagaimana menurut Anda langkah Jokowi untuk memilih menteri berideologi kerakyatan?

Bila Jokowi ingin menterinya berideologi kerakyatan, itu merupakan langkah yang tepat karena selama ini terus terang saja para menteri atau aparat negeri level tinggi di kabinet tak semua memiliki paradigma kerakyatan. Hanya saja, meski beberapa sudah memiliki kerakyatan, tetapi ternyata sebagian besar masih belum bisa mengimplementasikannya.

Implementasinya masih belum kelihatan. Jadi, kalau Jokowi memang mempunyai komitmen kuat untuk memilih menteri dengan ideologi kerakyatan, itu berarti satu langkah tepat. Nanti tinggal bagaimana kebijakannya, jangan hanya komitmen di awal saja, kita bisa lihat implementasinya nanti, terlihat dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi saat menjalankan pemerintahan.

Foto:Dokpri

Seberapa penting ideologi kerakyatan dalam kabinet?

Terus terang sangat penting dan sangat mendesak karena selama ini dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir, Indonesia cukup bagus. Hanya saja, kalau kita lihat, kualitas dari pertumbuhan itu sendiri, untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi tidak diikuti dengan kemampuan untuk menularkan kepada golongan menengah ke bawah.

Maka tak heran, bila kemiskinan semakin tinggi, pengangguran semakin tinggi, dan ketimpangan antara kaya dan miskin juga tinggi. Selama 10 tahun terakhir tak ada perubahan berarti. Oleh karena itu, di pos-pos kementerian yang penting itu harus diisi oleh orang yang punya paradigma kerakyatan.

Ideologi kerakayatan seperti apa yang tepat?

Jadi, pertimbangannya atau kriteria utamanya adalah setiap kebijakan atau pola berpikir dalam pengambilan kebijakan itu tak hanya semata berpikiran tentang bagaimana mencapai kinerja ekonomi secara keseluruhan yang tinggi. Dengan kata lain, tak hanya berpikir tentang keuntungan pertumbuhan tinggi, tetapi juga bagaimana dampaknya bagi masyarakat kecil dan bagaimana kebijakan ekonomi.

Misalnya saja, ingin menciptakan iklim bisnis yang baik, kemudian mengundang atau menarik investor dari luar. Maka, bukan hanya itu saja, namun harus memikirkan bagaimana investasi tadi bisa dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Lebih tepatnya kebijakan harus dirasakan oleh golongan menengah ke bawah, jangan hanya dirasakan golongan menengah ke atas.

Apakah ideologi kerakyatan berarti antiasing?

Orang sering mendualismekan atau mendikotomikan bahwa ekonomi kerakyatan berarti antiasing atau kalau tidak antiasing, berarti dia tidak ekonomi kerakyatan. Itu dua dikotomi yang tidak perlu ada seharusnya. Bila kita menjalankan ekonomi kerakyatan, ketika memiliki fokus atau concern yang tinggi terhadap golongan menengah ke bawah, terhadap masyarakat yang miskin dan UKM. Bukan berarti kita menolak segala sesuatu yang datang dari luar atau investor dari luar, tapi kita juga bisa mengarahkan kebijakan itu sedemikian rupa. Jadi, investor tetap nyaman dan masyarakat kecil tetap terbantu.

Bagaimana rekomendasi Anda terhadap pemerintahan Jokowi yang ingin mengadopsi menteri berideologi kerakyatan?

Rekomendasi saya terhadap pemerintahan Jokowi, saya pikir beliau harus konsisten saja. Bila Jokowi memang ingin menyusun mewujudkan profesional, maka dia harus konsisten dengan apa yang dilakukan. Jadi, bukan sekadar omongan di publik, namun konsistensi yang penting. rep:c91 ed: andri saubani

Ikuti Whatsapp Channel Republika