Belakangan ini marak aksi massa turun ke jalan. Sejumlah pihak menilai ini langkah cepat untuk menyuarakan aksi. Bagaimana pandangan Anda?

Aksi turun ke jalan atau demonstrasi itu halal secara konstitusional bagi negara demokratis, seperti Indonesia, selama dilakukan dengan cara-cara yang damai dan berakhlak. Negara tidak bisa dan tidak boleh melarang dengan berbagai alibi yang terkesan dibuat-buat. Justru, negara bertanggung jawab memastikan proses aksi turun ke jalan itu tidak melanggar hukum dan aman.

Tetapi, bukankah di negara demokrasi, turun ke jalan ini bukanlah satu-satunya metode menyuarakan pendapat?

Ramainya aksi turun ke jalan ini adalah fenomena biasa dalam negara demokrasi dan seharusnya ditanggapi dengan biasa dan gembira, artinya demokrasi kita masih sehat. Namun juga, ramainya aksi turun ke jalan ini sekaligus menunjukkan ada sumbatan saluran aspirasi dan ketidakpercayaan publik kepada kepala negara atau penguasa.

Sumbatan saluran seperti apa yang Anda maksud?

Ya, penguasa gagal membangun dialog atau gagal menghadirkan keadilan dan menumbuhkan kepercayaan kepada publik. Kerja aparatur negara dan penegak hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan publik dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, fungsi lembaga demokrasi, seperti DPR/MPR, presiden, dan sebagainya yang tidak menumbuhkan kepercayaan publik dan tidak menghadirkan keadilan untuk publik.

Artinya, yang terjadi saat ini karena aspirasi di kalangan masyarakat kurang terwakili oleh parlemen dan pemerintah?

Iya, rasa keadilan publik mudah dilihat secara kasat mata. Misal dalam kasus Ahok, banyak jurisprudential yang harusnya digunakan, tapi pada kasus Ahok ini diabaikan. Malah, muncul tuduhan mereka yang menyuarakan hukum penista agama dituduh antitoleransi dan antikeberagaman. Bahkan, dituduh ada yang mau makar.

Artinya, aksi turun ke jalan ini dinilai paling tepat untuk menyalurkan asprasi saat ini?

Jadi, menurut saya, ya tanggapi santai dengan dialog saja setiap aksi turun ke jalan. Dan, tentu jawab dengan menghadirkan keadilan dan kepercayaan, bukan dengan ancaman dan tuduhan.      Oleh Fauziah Mursid, ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika