JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah capaian selama menjabat sebagai presiden RI dalam peringatan HUT ke-44 PDIP, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (10/1). Saat menyampaikan pidato sambutan, ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berorientasi pada pemerataan dan penghapusan kesenjangan.
Mulanya, Presiden memaparkan capaian-capaian pemerintah sejak dua tahun terakhir. Pertama, Jokowi memaparkan data pertumbuhan ekonomi yang positif selama 2016. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,18 persen di semester kedua 2016 termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.
Ia berharap tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,1 persen sesuai target. Kemudian, Presiden juga memaparkan angka pengangguran di 2016 yang dia nilai turun dibanding periode sebelumnya.
"Berkaitan dengan kemiskinan juga menjadi tantangan. Tapi, patut disyukuri juga bahwa angka kemiskinan pada Maret 2016 yaitu 10,86 persen, turun sedikit 0,36 persen, patut kita syukuri," ujarnya di hadapan ribuan kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, Presiden yang diusung PDIP tersebut menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada seluruh rakyat Indoesia, bukan hanya untuk masyarakat di kota-kota besar. Oleh karena itu, ia mengatakan, pembangunan ekonomi harus mengacu pada prinsip pemerataan. "Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata dan hanya dinikmati segelintir orang."
Untuk memastikan semua rakyat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dan dari desa-desa.
Ia kemudian menunjukkan sejumlah foto yang menunjukkan pembangunan infrastruktur di daerah. Presiden memamerkan foto-foto yang menggambarkan pembangunan pesat di daerah-daerah perbatasan, antara lain di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat.
Kemudian, ia juga menyinggung masalah keadilan sosial yang menurut dia belum sepenuhnya tecermin di bagian timur Indonesia. Saat ini, kata Jokowi, harga BBM memang telah sama rata di Indonesia.
Namun, persoalan pembangunan nyatanya masih menjadi pekerjaan besar karena harga satu kantong semen di Papua masih berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga di Jawa. Karena itu, Jokowi berjanji akan terus berusaha agar harga semen di Papua bisa sama dengan harga semen di Jawa.
"Dengan mendorong pemerataan kehidupan sosial-ekonomi, seluruh rakyat akan merasa berdiri di Tanah Air yang sama, seluruh rakyat akan merasa hidup di rumah kebangsaan yang sama, Indonesia," ujar Jokowi. Terkait hal itu, ia menyatakan mengapresiasi tema HUT ke-44 PDI Perjuangan yaitu Rumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya.
Presiden juga menyatakan pemerintah akan mengupayakan memperbesar anggaran dana desa dari tahun ke tahun. Ia mengatakan, pada 2015 anggaran dana desa sebesar Rp 20,5 triliun, kemudian pada 2016 menjadi Rp 47 triliun dan pada 2017 ditingkatkan menjadi Rp 60 triliun.
"Yang dikerjakan saat ini memang baru fokus pada infrastruktur desa, jalan desa, baik irigasi, baik jembatan-jembatan. Setiap saya ke daerah, saya selalu mampir untuk mengecek apakah dana desa itu digunakan pada sasaran yang tetap pada hal-hal yang merupakan keinginan masyarakat," katanya. Presiden mengaku bersyukur saat mendapati penggunaan dana desa ternyata sangat bagus di lapangan sehingga diharapkan tahun ini akan lebih kelihatan karena dana yang dianggarkan mencapai Rp 60 triliun.
Dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar semua keputusan dan kebijakan politik sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. "Ini merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia, setelah Presiden Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila," kata Megawati Soekarnoputri.
Menurut Megawati, sejak awal membangun partai, dirinya tanpa ragu telah menyatakan dan memperjuangkan PDI Perjuangan sebagai partai ideologis dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Megawati juga menyatakan bersyukur karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila.
"Artinya, secara resmi negara telah mengakui bahwa Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia," katanya. Menurut Megawati, setelah penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila maka memuat suatu konsekuensi ideologis yang harus dipikul oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan keputusan tersebut, kata dia, maka segala keputusan dan kebijakan politik yang dihasilkan, sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1945. rep: Halimatus Sa'diyah/antara, ed: Fitriyan Zamzami
***
Pasang Surut Jokowi-PDIP
Sejak berkongsi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014, hubungan Joko Widodo dan PDIP mengalami pasang-surut. Berikut gambarannya.
14 Maret 2014
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan.
26 Oktober 2014
Jokowi sebagai presiden terpilih memberikan PDIP jatah empat menteri kabinet, salah satunya untuk Puan Maharani, putri Megawati.
13 Februari 2015
Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang disokong PDIP dan parpol koalisi sebagai calon kapolri.
9 April 2015
Megawati menyindir keberadaan "penumpang gelap" dalam pemerintahan Jokowi melalui pidato pada Kongres PDIP di Bali.
4 Mei 2015
Kader PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan ada tiga orang dekat Jokowi, salah satunya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang menghalang-halangi hubungan dengan PDIP.
21 Juli 2015
Megawati menegaskan bahwa Jokowi tetap petugas yang mesti menjalankan amanat partai meski telah menjabat sebagai presiden RI.
12 Agustus 2015
Politikus PDIP Pramono Anung ditunjuk Jokowi sebagai sekretaris kabinet dalam perombakan kabinet menggantikan Andi Widjajanto.
22 Februari 2016
Jokowi bersama para pimpinan DPR menyepakati penundaan pembahasan revisi UU KPK terlepas dari dukungan PDIP terhadap revisi tersebut.
27 Juli 2016
Tak satu pun menteri dari PDIP dipindahkan maupun dicopot dari posisinya dalam perombakan kabinet jilid II.
28 Juli 2016
Golkar secara resmi mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Dukungan ini mengurangi ketergantungan Jokowi terhadap suara PDIP di parlemen.
9 September 2016
Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara menggantikan politikus PKPI Sutiyoso.
20 September 2016
PDIP secara resmi mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pasangan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
21 November 2016
Megawati mendadak menemui Jokowi di Istana Negara menyusul tututan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan agama.
Sumber: Pemberitaan Republika
Ikuti Whatsapp Channel Republika