SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah dirinya tidak melakukan komunikasi dengan warga di sekitar lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak sebelum penutupan pada 18 Juni mendatang. Tri Rismaharini di Surabaya, Ahad (15/6), mengatakan, komunikasi sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. "Kami juga pernah mengundang para PSK dan mucikari buka bersama saat bulan Ramadhan," kata Risma.
Risma megatakan, dirinya bahkan menggali informasi secara diam-diam dengan turun ke lokalisasi khusus untuk memantau kondisi anak-anak yang sekolah di sekitar lokalisasi. Namun, khusus untuk saat ini, dia mengaku tidak bisa masuk karena pertimbangan situasi yang kurang kondusif. Menurut dia, situasi sudah banyak berubah karena ada oknum-oknum yang mencoba menghalangi dan menghasut warga sekitar.
"Kalau begini, mana HAM yang kami langgar? Apakah berupaya untuk kehidupan yang lebih baik itu dikatakan melanggar HAM? Lantas bagaimana dengan hak-hak anak akan lingkungan tumbuh kembang yang baik di sekitar lokalisasi?" katanya. Risma juga mengakui, warga asli di sekitar Dolly yang mendukung program alih fungsi kawasan mendapat intimidasi dari oknum tertentu.
Selama ini, warga yang pro terhadap rehabilitasi kawasan Dolly, kata Risma, lebih memilih diam. Itu dilakukan untuk menghindari konflik horizontal serta gesekan-gesekan dengan pihak yang tidak menyetujui penutupan Dolly. Mereka yang menentang program pemkot makin frontal dengan menunjukkan berbagai tindakan yang belakangan kian meresahkan.
Ketua RT5 RW12 Kelurahan Putat Jaya Yono mengungkapkan, rumahnya pernah didatangi puluhan orang. Mereka menuding Yono menggalang dukungan terhadap upaya alih fungsi Dolly. "Saya ini sebenarnya netral. Tapi, kalau tindakannya sudah meresahkan seperti ini kami (para RT setempat) juga tidak bisa tinggal diam," tegasnya.
Menurut Yono, banyak warganya yang setuju upaya rehabilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, namun tidak berani bersuara karena ketakutan. Apalagi, situasi di lokalisasi Dolly dan Jarak kini kian memanas. Dia menambahkan, oknum yang mengintimidasi warga itu kebanyakan justru berasal dari luar wilayah tersebut. "Penduduk asli malah mendukung upaya pemkot agar lingkungan bisa lebih baik," katanya.
Tiru Surabaya
Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, siap meniru langkah Pemkot Surabaya dalam menangani masalah prostitusi dan lokalisasi. "Langkah Wali Kota Surabaya dalam menangani lokalisasi Dolly akan kami tiru dalam menangani prostitusi," ujar Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli di Banjarbaru, kemarin.
Pernyataan itu terkait masih terus beroperasinya bekas lokalisasi prostitusi di Kota Banjarbaru meskipun sudah ada peraturan daerah yang mendasari penutupan tempat haram tersebut. Bekas lokalisasi prostitusi yang masih beroperasi adalah kawasan Pembatuan Dalam dan Batu Besi di Kecamatan Landasan Ulin dan Pal 18 yang terletak di Kecamatan Liang Anggang.
Ogi mengatakan, Pemkot Banjarbaru sebenarnya memiliki wacana membeli tanah di bekas lokalisasi, namun hingga sekarang belum terealisasi karena berbagai kendala. Menurut dia, jika wacana itu bisa terealisasi maka kawasan sekitarnya bisa dijadikan sentra usaha kecil dan menengah di samping memberdayakan masyarakat kawasan setempat. "Wacana pembelian tanah di lokalisasi sudah lama, tetapi karena berbagai kendala membuat rencana yang disiapkan tidak bisa berjalan sesuai harapan," antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika