JAKARTA -- Bulog sedang mengkaji rencana impor beras dari Pakistan dan India. Menurut Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, kajian ini mencakup keberadaan beras, kemungkinan waktu pengangkutan, dan harga beras.
Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong pada Rabu (6/1) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pakistan untuk mengimpor beras dari sana. Pemerintah Indonesia juga sedang menjajaki untuk mengimpor beras dari India.
Wahyu mengatakan, kalau impor dari India dan Pakistan terealisasi, waktu angkutnya akan lebih lama dibandingkan dari Thailand dan Vietnam. ''Kalau dari Vietnam hanya seminggu, dari India dan Pakistan mungkin tiga mingguan,'' katanya, Kamis (7/1).
Di sisi lain, ia meyakini biaya distribusi juga pasti akan lebih mahal. Ia menjelaskan, semua akan diperhitungkan agar ada batasan harga pembelian dari pemerintah. ''Kami juga akan bernegosiasi harga di tengah harga beras di pasar global yang fluktatif.''
Wahyu melaporkan, per Kamis (7/1), posisi pasokan beras di gudang Bulog ada sebanyak 1,3 juta ton, terdiri atas beras impor Vietnam sebanyak 598 ribu ton dan dari Thailand 218 ribu ton. Selebihnya, beras didominasi hasil pengadaan dari petani nasional.
Mendag Thomas Lembong mengatakan, impor beras dari Pakistan dan India diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar. Impor dari dua negara itu juga ditempuh untuk mencari sumber impor beras lain atau diversifikasi.
''Kami khawatir ada ketergantungan dari negara tertentu, sehingga harus dilakukan diversifikasi,'' kata Thomas, kemarin. Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pesan khusus agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menjaga inflasi.
Karena itu, dalam jangka pendek Kementerian Perdagangan akan memprioritaskan untuk menjaga harga komoditas pangan. Salah satu caranya, yaitu dengan mengimpor beras. Thomas mengatakan, ini perlu karena ada potensi masa panen tertunda akibat El Nino.
Pemerintah mewaspadai ancaman El Nino yang masih akan dirasakan sampai pertengahan 2016. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai ancaman La Nina. ''Cuaca masih mengancam, sehingga kita harus kerja keras mengantisipasi lonjakan harga,'' kata Thomas.
Meski masih dalam tahap penjajakan, Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI) setuju pemerintah mengimpor beras dari India dan Pakistan. Bagi pedagang, yang penting pasokan beras di pasar cukup, sehingga harganya tidak bergejolak.
Ketua Umum SPPI Burhan Saidi menyatakan, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan impor dari India dan Pakistan. ''Kita manut saja, artinya tidak terlalu ikut campur masalah teknis yang penting pasokan beras di pasar tersedia dengan harga stabil," katanya.
Penjajakan impor dari negara selain Thailand dan Vietnam, kata dia, untuk memastikan kualitas serta harga beras sesuai kemampuan dan kebutuhan nasional. Ia menambahkan, pasokan beras juga harus dilakukan dari produksi petani nasional.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan hal-hal yang realitas. Jika beras berlimpah, katakan berlimpah dengan konsekuensi tidak impor. Namun, jika betul kurang, impor bukan dosa besar agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras yang terjangkau.
Burhan berharap, target panen raya pemerintah pada Februari 2016 tercapai. Menurut dia, ada informasi bahwa musim tanam di Jawa Barat, salah satu lumbung beras, terlambat. Selain itu, target luas tanam juga tak tercapai.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Denpasar, Bali, I Wayan Gatra menuturkan, beras impor asal India dan Pakistan belum dikenal di Bali. Biasanya, yang dikenal beras lokal Bali maupun beras dari Banyuwangi dan Lombok.
''Kalau beras impor asal Pakistan belum dikenal, baik mutu maupun harganya," kata Gatra. Ia menyatakan, kalau tujuan mengimpor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu harga beras tidak lebih mahal dari yang ada sekarang.
Begitu juga kualitasnya, setidaknya harus sama dengan beras yang beredar di pasar. Saat ini, sebut Gatra, Bali khususnya Denpasar, mengandalkan beras jenis C4, beras Putri, atau beras lokal Bali. Harga beras tertinggi berkisar antara Rp 10.875-Rp 11.500. n ahmad baraas ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika