JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan ekonomi Indonesia ke depan bisa menjadi lebih nasionalis. Hal ini mengingat sistem pengelolaan ekonomi negara-negara di dunia yang juga semakin lebih protektif.
"Kita tidak perlu terlalu ikut berlebihan khawatir akan proteksi dunia ini seperti itu sehingga kita mengelola ekonomi kita tentu ada perubahan-perubahan dari sangat liberal ke lebih nasionalistik, seperti begitu. Karena itu, juga penting bagi kita semuanya," kata Wapres di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/1).
Ia mengatakan, banyak negara yang melakukan perubahan sistem pengelolaan ekonomi menjadi lebih konservatif dan protektif dalam batas-batas tertentu, seperti di Inggris, Cina, dan Amerika Serikat. Perubahan sistem pengelolaan ekonomi di dunia tersebut juga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan ekonomi di Tanah Air.
"Kita tentu juga tidak mungkin orang lain nasionalistis, kita terbuka begitu banyak. Coba lihat baru berapa buruh Cina masuk, semua orang sudah marah. Itu juga imbas dari pada pikiran-pikiran yang memikirkan ekonomi suatu negara lebih proteksionis," ujar Wapres.
Saat pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, JK menyoroti indeks harga saham gabungan (IHSG) yang nilainya menurun. Menurut dia, kondisi ini juga merupakan dampak dari kondisi ekonomi dunia yang melemah.
"Ya, memang bursa begitu, masa hijau terus. Pasti ada salah satunya yang merah kan. Tidak mungkin, tidak ada kurva yang naik terus, kurva harus begini, Anda semua pasti lebih tahu dari saya tentang apa, sejarah bursa seperti itu," kata Wapres.
Ia pun menilai penangkapan teroris beberapa pekan silam memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian tanah air. Menurut dia, upaya aparat keamanan tersebut merupakan suatu prestasi dalam menjaga stabilitas negara dan juga stabilitas ekonomi.
"Kemarin tahun baru yang terjadi bukan pengeboman, tapi sebelumnya penangkapan banyak teroris. Suatu prestasi yang menjaga stabilitas. Coba bayangkan kalau kita terjadi, seperti Turki, pasti bukan lagi merah (IHSG turun) seperti itu, mungkin merah tua terjadi di bursa efek," ujar Wapres yang juga Ketua Dewan Penasehat Pusat ICMI ini.
Menurut dia, sikap masyarakat Indonesia saat ini sudah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Hal ini juga dilihat saat terjadi aksi massa besar-besaran pada bulan lalu, tapi juga tetap menjaga keamanan.
Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar pemerintah dan para pelaku industri serta pengusaha tetap bekerja keras menangani berbagai potensi masalah yang terjadi, seperti masalah ketidakadilan yang masih sering terjadi.
Masalah ketidakadilan ini, lanjut Wapres, dapat menyebabkan masalah sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, para pelaku industri dan juga pengusaha haruslah menanamkan semangat keadilan sehingga dapat menciptakan kestabilan ekonomi di dalam negeri.
Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghasilkan sejumlah poin keputusan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah sektor ekonomi.
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tenaga kerja asing yang semakin longgar. Menurut Jimly, isu ini telah meresahkan masyarakat.
"Masyarakat kita punya hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan adanya kebijakan tenaga kerja asing yang semakin longgar telah meresahkan masyarakat," ujar Jimly.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, sebaiknya kebijakan tersebut dikaji kembali, seperti masalah visa dan sebagainya.
Menurut Jimly, pemerintah juga perlu mempertimbangkan sistem audit jam kerja yang belum diterapkan di Indonesia sebagai pertimbangan bisnis antarnegara.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan bahwa porsi tenaga kerja asing asal Cina masih tergolong rendah jika dihitung berdasarkan realisasi investasi Negeri Tirai Bambu itu sepanjang Januari-September 2016. Lembong mengatakan, jumlah TKA Cina baru yang diserap dari realisasi investasi periode tersebut tercatat 3.718 orang atau 0,3 persen dari total penyerapan 975.898 tenaga kerja/lapangan pekerjaan baru. Jumlah total tersebut terdiri atas penyerapan TKA sebanyak 17.966 orang dan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 957.932 orang. rep: Dessy Suciati Saputri antara ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika