Pergantian pucuk pemerintahan tentunya akan memberikan harapan baru bagi masyarakat luas di segala bidang, termasuk bisnis properti. Setelah ditetapkannya kepala pemerintahan yang baru diharapkan, muncul kepastian atas sejumlah kebijakan yang dijanjikan saat kampanye pemilu lalu.
Managing Director Corporate Strategy and Service Sinar Mas Land, Ishak Chandra, mengakui hampir seluruh pengembang dan pelaku bisnis menunggu kepastian dari pemilu tahun ini. Mereka hanya wait and see dan tidak akan melakukan pergerakan luar biasa dengan menambah investasi atau meluncurkan proyek baru. Bisnis properti maupun bisnis lainnya akan dijalankan seperti hari biasa tanpa ada pergerakan maupun terobosan yang signifikan. "Setiap pemilu pertumbuhan properti akan turun," kata Ishak.
Foto:Wihdan/Republika
Properti
Perlambatan pertumbuhan properti ini juga dipicu karena adanya aturan pemerintah loan to value (LTV). Dengan kondisi saat ini, perlambatan properti di Tanah Air akan terus terjadi sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan aturan itu.
Di sektor residensial, menurut Ishak, akan ada perlambatan sekitar 40 persen dari pertumbuhan sebelumnya. Pascapemilu kondisi akan membaik di sektor perkantoran. Di sektor ini, suplai yang ada masih terlalu kecil dibandingkan dengan permintaan. Bahkan, sektor perkantoran pada dua tahun ke depan dapat dikatakan masih dalam kondisi bagus dan stabil. Kondisi ini harus dijaga jangan sampai lima tahun yang akan datang suplai perkantoran berlebih dibanding dengan permintaan.
Properti tumbuh
Head of Research Jones Lang Lassale Indonesia Anton Sitorus mengungkapkan bahwa pascapemilu dan terbentuknya pemerintahan baru akan mendorong pertumbuhan pada sektor properti. Pasar properti akan terus tumbuh. Di sektor perkantoran, mulai tahun 2015 diprediksi banyak pengembang yang memulai ekspansi.
Hal ini juga mendorong tingkat hunian perkantoran dan kenaikan harga sewa. Namun, pertumbuhan ini tidak secepat tahun 2012. Di sektor residensial, penjualan unit akan bertambah dengan harga yang masih meningkat di daerah-daerah incaran investor. Di sektor ini juga akan terjadi pertumbuhan proyek menangah atas.
Segmen ritel pascapemilu akan bergerak naik. Ini menjadi jawaban atas strategi wait and see setelah mendapat kepastian hasil pemilu. Ekspansi di sektor ritel akan lebih banyak mengarah pada daerah pinggiran Jakarta. "Setelah melihat hasil pilpres (pemilihan presiden), ritel akan bergerak naik, tingkat hunian stabil, harga sewa yang tumbuhnya minimum berpotensi meningkat tinggi," ujar Anton.
Menurutnya, pasar properti di Indonesia akan naik setelah pemerintahan yang baru disebabkan janji-janji pasangan calon presiden sudah menyentuh sektor perumahan. Selain itu, janji kebijakan yang akan dijalankan setelah menjabat juga menjadi pendukung untuk tumbuhnya sektor properti. Termasuk regulasi yang lebih jelas serta dukungan pemerintah terkait infra struktur dan transparansi pasar.
Infrastruktur ini dapat berupa regulasi yang lebih terbuka dalam penyediaan tanah. Sebab, persoalan properti di Indonesia, yakni kendala harga akibat ketersediaan lahan yang menyempit. Pemerintahan yang baru memberikan wacana untuk pengadaan landbank bagi perumahan. Saat ini, salah satu yang memicu spekulasi harga karena landbank dikuasai swasta. Seharusnya, pemerintah berperan menyediakan landbank ini melalui Undang- Undang Pertanahan agar dapat menaikkan properti nasional.
Selain itu, adanya wacana untuk memangkas birokrasi dalam segala aspek di Indonesia membuat seluruh transaksi di Indonesia bergairah. Transparansi transaksi dengan menggunakan sarana internet misalnya, akan menjadi pendongkrak positif sektor properti. Sebab, saat ini regulasi dan aturan masih tidak jelas.
Banyak praktik yang terjadi di luar prosedur standar dari pemerintah. Akibatnya, harga unit juga menjadi naik karena dibebankan kepada konsumen. Kalaupun ada penurunan down payment (DP) untuk pembelian rumah karena hal yang positif untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang sudah tidak terbendung jumlahnya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan merealisasikan 2.000 tower untuk mengurangi backlog rumah yang sudah lebih dari 13 juta ini.
Profesional belum cukup
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia Property Watch menilai bahwa Menteri Perumahan Rakyat kelak jangan hanya sebatas profesional properti saja. Namun, juga harus berpihak kepada rakyat berpenghasilan rendah. "Menteri Perumahan Rakyat harus benar-benar mengerti masalah perumahan rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Rabu (13/8).
Kepintaran saja tidak cukup untuk dapat mengurai permasalahan perumahan rakyat di Indonesia. Masalah perumahan rakyat akan sangat berbeda penerapannya dibandingkan dengan sektor swasta komersial.
Oleh karena itu, calon menpera yang akan datang seharusnya dilihat dari latar belakangnya yang benar-benar terlibat dalam urusan perumahan rakyat menengah bawah. Ia juga telah terbukti memberikan kontribusi dalam perkembangan perumahan rakyat.
Menpera harus dapat memberikan terobosan yang signifikan untuk segera menyelesaikan masalah perumahan rakyat. Tidak terpaku dengan data-data historikal yang ada. Tapi, dapat melihat jauh ke depan sebagai bagian dari penyusunan road map perumahan nasional yang sampai saat ini belum ada. rep:agus raharjo/antara ed: hiru muhammad
Ikuti Whatsapp Channel Republika