JAKARTA -- Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pemerintah harus berkomitmen dan ikut campur tangan dalam mengembangkan keuangan syariah.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Effendi Siregar mengatakan, pada dasarnya negara yang pemerintahnya kuat ikut campur membangun keuangan syariah, pembangunan keuangan syariahnya berjalan cepat. Ia mencontohkan perbankan syariah di Bahrain dan Malaysia tumbuh sedemikian besar karena ada kontribusi pemerintah yang tidak sedikit.

Misalnya di Malaysia, ada Malaysia Financial Iclamic Centre (MIFC) dan di dalam MIFC ada ada sembilan kementerian yang mengurus bagian keuangan syariah. "Selain itu, di Inggris ada UK Islamic Tax Force," ujarnya, di Jakarta, Selasa (7/10).

Foto:Republika/ Yasin Habibi

Dana Pengembangan Usaha Keuangan Syariah: Petugas teller melayani nasabah di Bank Bukopin Syariah, Jakarta, Rabu (8/10).

Artinya, kata dia, di sini dibutuhkan keseriusan peran pemangku kepentingan (pemerintah) bagaimana membangun keuangan syariah yang terintegrasi sehingga menciptakan pangsa keuangan syariah yang besar.

Sayangnya, di Indonesia, komitmen pemerintah untuk memperbesar keuangan syariah belum terbukti. Dia menceritakan, pada 2008 lalu Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan mengembangkan keuangan Islami. Namun faktanya, kata dia, belum ada tindakan nyata yang dilakukan kepala negara.

Beberapa tahun kemudian, SBY kembali menyatakan akan memperbesar keuangan syariah, tetapi hingga saat ini pemerintah belum melakukan langkah nyata. "Nah, sekarang kita tinggal mengandalkan rencana (masterplan) yang dibuat Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai pengembangan keuangan syariah Indonesia," katanya.

Mulya Effendi Siregar mengatakan, OJK menilai pentingnya dukungan riset dan keterlibatan universitas dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menjaga kesinambungan sektor jasa keuangan syariah. Untuk itu, OJK mengadakan Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) 2014 di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) mulai 14 sampai 16 Oktober 2014 di Bogor, Jawa Barat.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Effendi Siregar mengatakan, sebenarnya riset sudah dilakukan dan pengawasan bank dipegang oleh Bank Indonesia sejak 2010 lalu. Namun, diakuinya, area riset keuangan syariah yang belum dikembangkan masih sangat luas.

"Sehingga, akademisi dan peneliti di bidang ini perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya agar dapat mengimbangi laju kebutuhan industri keuangan syariah yang semakin tumbuh cepat. Sebagai industri yang relatif baru bertumbuh, industri keuangan syariah nasional perlu ditopang oleh fungsi penelitian dan pengembangan yang berkualitas agar produk dan jasa keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, berdaya saing, dan memiliki efisiensi yang baik," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, pada akhirnya industri keuangan syariah dapat berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. OJK, diakuinya, memandang penting berbagai upaya untuk meningkatkan minat dan kualitas keuangan syariah di kalangan peneliti dan akademisi yang saat ini bertumbuh, tapi masih belum maksimal.

Oleh karena itu, OJK melaksanakan inisiatif menyelenggarakan FKRS 2014 bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditunjuk sebagai universitas tuan rumah. FRKS dilaksanakan pada 14 sampai 16 Oktober 2014 di Kampus IPB Dramaga-Bogor dengan tema "Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdaya Saing, dan Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional".

Sejauh ini, kata dia, sudah ada 109 paper yang telah masuk untuk mengikuti FRKS 2014. Setiap riset, kata dia, memakan biaya Rp 3 miliar. "Sementara, penunjukan IPB sebagai mitra kerja sama dan universitas tuan rumah penyelenggaraan FKRS 2014 adalah selain sebagai penghargaan atas reputasi dan komitmen kuat unsur-unsur akademika IPB dalam menumbuhkembangkan penelitian dan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.

Harapannya, IPB dapat menjadi centre of excellent dalam penelitian dan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Sementara itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyambut baik ajakan OJK untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan FRKS 2014. "IPB selama ini aktif mengembangkan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah, kami memiliki program studi ekonomi syariah, dan melaksanakan aktivitas penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di bidang ini," katanya.

Selain itu, kata dia, Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (Cibest) IPB juga aktif melaksanakan penelitian, seminar, dan kerja sama kelembagaan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dia menambahkan, acara pembukaan FRKS 2014 dijadwalkan akan dihadiri oleh Ketua OJK Muliaman D Hadad dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan menyampaikan pidato menggagas mengenai peran pemerintah daerah dalam memajukan keuangan syariah di daerah. rep:rr laeny sulistyawati ed: irwan kelana

Ikuti Whatsapp Channel Republika