oleh:c63 -- Pemprov bakal mengizinkan PKL bejualan di trotoan asal tidak memakan bahu jalan.

BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal meniru sejumlah negara Eropa dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, selama ini penertiban tersebut selalu terbentur dengan kepentingan para PKL.

Wagub 47 tahun itu mengatakan, penertiban terhadap PKL bisa dilakukan dengan memperbolehkan mereka berdagang di atas trotoar asalkan tidak memakai bahu jalan. Ahok juga mencontohkan beberapa negara Eropa yang menerapkan sistem penertiban PKL seperti itu. "Di Italia dan Prancis juga di depan trotoar juga ada PKL-nya. Singapura Orchard Walk juga, tapi kalau ada sampah dicabut," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/5).

Ahok mengatakan, para PKL di sejumlah tempat yang sudah ditertibkan kembali ke jalan tak lama setelah dipindahkan. Karenanya, Ahok menyebut Pemprov DKI perlu memiliki langkah lebih efektif dalam menertibkan PKL.

Mantan bupati Belitung Timur berpendapat, langkah yang akan ditetapkan kepada para PKL adalah mengatur mereka di tempat biasa mangkal. Kebijakan itu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang biasa menggeser PKL ke wilayah lain. Karena, menurut Ahok, menggeser PKL tidak akan berlangsung lama. "Tidak ada istilahnya menggusur ke dalam. Kamu gusur ke dalam pun balik lagi toh," ujar Ahok.

Salah satu ketidakefektifan penertiban PKL, seperti di Pasar Tanah Abang, menurut Ahok, mendorong sejumlah pungutan liar. Sehingga, menurut Ahok, hak tersebut yang membuat pedagang enggan di tempat yang baru. "Kalau kita dorong ke dalam, malah disewain. Ada preman yang ngambil," ujar Ahok.

Fokus Urusi Banjir

Ketika menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur selama Gubernur DKI Joko Widodo nonaktif, Ahok mengaku, akan berkonsentrasi membenahi masalah Jakarta. Terutama, masalah banjir dan kemacetan. Ahok menyebut, target itu adalah lanjutan dari program Jokowi-Ahok yang sudah ada selama ini. "Kita kan udah ada banyak program dari Pak Jokowi. Penanganan macet, banjir, akan dikebut," ujar Ahok.

Selain dua program utama tersebut, Ahok mengatakan, tetap akan membenahi masalah tata kota DKI, termasuk permukiman. Progam yang selama ini DKI telah lakukan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan lebih ditingkatkan. "Termasuk, penataan kampung deret, rumah-rumah susun gitu. Jalan inspeksi itu kita kebut. KJP, KJS semua kita mau masuk rumah sakit," ujar mantan anggota DPR RI ini.

Setelah Jokowi nonaktif, Ahok mengaku, siap menjalankan pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Meski selama menjadi plt gubernur wewenang Ahok dibatasi, seperti memutasi pegawai Eselon II dan membuat kebijakan baru tanpa sepengetahuan gubernur dan menteri Dalam Negeri (mendagri).  Pembatasan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008. "Ya siaplah. Udah lama kan juga seperti itu," ujar Ahok.

Ahok pun mengaku tidak masalah jika tidak memiliki kewenangan untuk memutasi PNS. Karena, menurutnya, masih ada plt sekretaris daerah (Sekda) yang dapat memutasi Eselon II. Ia menilai, dibatasinya kewenangan sebagai plt gubernur tidak akan menghambat program yang akan dijalankannya. Terlebih, selama Jokowi nonaktif, Ahok mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Jokowi. "Kan Pak Jokowi cutinya juga cuma dua bulan, lagian kan kita juga sering teleponan nanti," ujar Ahok.

Pendapat serupa disampaikan Anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Igo Ilham. Ia mengatakan, terbatasinya kewenangan Ahok sebagai plt gubernur tidak akan berdampak pada program-program DKI Jakarta yang sudah berjalan.

Meski tidak bisa memutasi pegawai yang kinerjanya dinilai buruk, Igo menilai, Ahok masih mempunyai wewenang besar untuk mengevaluasi kinerja para pegawainya. "Beliau (Ahok) masih bisa evaluasi pegawai dan melakukan pengendalian," ujar Igo. ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika