KAMPUNG MELAYU — Pengemudi angkutan umum menyambut baik rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang akan menghapus sistem setoran. Sejumlah sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu berharap rencana itu bukan sekedar wacana.
Samson, sopir bus kota 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol, mengaku senang jika rencana itu terealisasi. "Saya terus terang saja, hari ini pun saya belum dapat setoran. Jadi, jika diganti sistemnya gaji, saya setuju sekali," kata Samson di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (11/6).
Ia mengaku terpaksa jika mengambil penumpang di tengah jalan. "Kalau kami tidak mengambil penumpang di mana-mana setoran kami tidak tertutup," ujar Samson.
Diungkapkan Samson, saban hari ia harus menyetor Rp 1,2 juta. "Itu pun belum termasuk uang bensin dan keamanan. Terkadang, kami sendiri hanya membawa pulang sekitar Rp 20-25 ribu per hari, itu pun saya masih syukur," kata Samson.
Jika sistem setoran diganti menjadi sistem gaji, Samson menjamin para sopir angkutan umum tidak akan ugal-ugalan di jalan. "Kalau gitu kan kita tidak dibuat stres," ucap dia.
Sopir angkutan kota lainnya, Aldi, mengaku tidak mempermasalahkan wacana tersebut. "Kalau ini kan memang bus milik pribadi, jadi apa pun saya tidak masalah. Kita terserah yang punya angkut," ujarnya.
Tapi, Aldi mengakui jika penyebab kemacetan di Ibu Kota adalah angkutan umum. "Yang bikin macet itu motor yang banyak. Kadang di lampu merah bagian untuk yang belok kiri diambil sama yang mau ke kanan," katanya.
Di Depok, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok setuju dengan rencana Dishub DKI. "Saya baru tahu dan baru dengar, tapi saya sangat setuju kalau memang rencananya seperti itu,” ujar Mulyadi, Satgas Organda Depok.
Mulyadi berkata, dihapusnya sistem setoran akan membuat kesejahteraan menjadi meningkat. Sekitar empat jenis angkutan umum Depok melintasi kawasan Jakarta. Di antaranya, Mikrolet 04, 03, 19, dan 112. Masing-masing angkutan ini memiliki trayek Depok-Pasar Minggu dan Depok-Kampung Rambutan. Belum lagi, bus-bus bertrayek Depok-Blok M, Depok-Lebak Bulus, dan Depok-Grogol.
Dikatakan Mulyadi, Organda berharap peraturan tersebut diberlakukan secara setara. Jadi, untuk angkutan umum yang memiliki trayek daerah Depok juga diterapkan aturan yang sama.
Ia berkata, jika wacana itu terealisasi, tidak bakal berdampak apa pun. Kalaupun ada, kata dia, pihak organda akan menjadi fasilitator. "Jadi, pihak Organda akan menemui para pengusaha dan mencari solusi bersama-sama,” ujarnya.
Dari laporan yang ia terima, Mulyadi mengaku para sopir juga menyetujui rencana tersebut. "Asalkan ada sistem yang jelas dan juga gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Yanto (37).
Transjakarta ke Bekasi
Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, segera menyosialisasikan operasional Transjakarta Pulogadung-Kota Harapan Indah Bekasi kepada sejumlah pengusaha angkutan umum yang bersinggungan trayek.
"Hal yang jauh lebih penting ialah penciptaan kondisi sosial yang stabil di tengah masyarakat dan pengusaha angkutan umum. Jangan sampai muncul konflik," kata Kepala Dishub Kota Bekasi Supandi Budiman di Bekasi, Senin (9/11).
Menurut dia, para pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda Bekasi setempat akan dikumpulkan untuk menerima sosialisasi seputar operasional trayek Transjakarta yang perdana menuju Kota Bekasi ini. Operasional Transjakarta ditargetkan berlangsung paling lambat akhir Mei 2014.
rep:c81/ c83/ antara ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika