JAKARTA--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Polda Metro Jaya berencana melegalkan aksi balap liar di jalanan Ibu Kota. Ternyata, mereka yang ikut balap liar memiliki motivasi menjadikan kegiatan itu untuk mendapatkan nafkah tambahan.
Salah satu pembalap liar, Fahry, mengaku sudah berusia 16 tahun atau sejak 2011 ikut aksi balap liar. Menurut dia, dalam ajang balap liar, ada dua pihak yang saling terkait, yaitu joki atau pembalap dan pemilik motor. Fahry menjadi joki lantaran tidak memiliki biaya untuk memodifikasi motor untuk balapan.
Fahri menjelaskan, jalan raya sekitar Pemda Cibinong dan Lenteng Agung arah Tanjung Barat di depan eks SPBU Petronas yang kini dikuasai Pertamina menjadi salah satu favoritnya. "Ikut balapan ya biar tambah duit, kan lumayan," katanya kepada Republika, akhir pekan kemarin.
Fahry menjelaskan, biasanya bayaran yang diterimanya bergantung dari kesepakatan balapan. Menurut dia, biasanya pemilik motor akan saling berunding menetapkan hadiah dari balapan yang dimenangkan pembalap.
Nantinya, uang hasil kemenangan itu akan dibagi dua antara pemilik motor dan joki. Berdasarkan pengalamannya, informasi seputar adanya aksi balap liar biasanya disebarkan antarpemilik bengkel. Sehingga, ajang tersebut seperti sudah terjadwal dengan ditentukan waktu dan tempatnya.
"Bayarannya sesuai deal saat balapan. Biasa aja yang menang dapatkan motor yang kalah atau uang, bervariasi, bisa Rp 1 juta, Rp 2 juta," ujarnya.
Beberapa tahun membalap, ia mengaku tidak pernah ditangkap polisi. Hal itu bukan lantaran ia beruntung. Menurut dia, sistem balapan liar selalu menempatkan sejumlah orang di sekitar lokasi balapan untuk memantau kehadiran aparat kepolisian. "Kita ada mata-matanya yang memantau polisi, kalau ada polisi ya kita cepet-cepet kabur."
Masih dibahas
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sadikin Aksa menjelaskan, pelegalan balap liar akan dikaji lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan. Seharusnya, kata dia, pembicaraan lanjutan itu sudah dibahas dengan pihak kepolisian. Namun, karena ada kejadian teror di depan Sarinah, pertemuan ditunda untuk beberapa saat.
Sadikin menyarankan, sebaiknya balap liar dilegalkan, seperti car free night. Tentu saja, jalanan yang dijadikan arena balapan akan ditutup untuk memberikan rasa aman kepada pembalap dan penonton. "Detailnya kita ingin bicarakan," katanya, Ahad (17/1).
Menurut dia, secara teknis, nantinya aturan lomba dan spek sepeda motor dibuat IMI sedangkan urusan jalan ditangani Pemprov DKI. Sementara, pengamanan akan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Dengan cara itu, ia yakin angka kecelakaan yang diakibatkan balap liar dapat ditekan.
Dia mengungkapkan, kebijakan itu sudah pernah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan, dan hasilnya mampu menurunkan tingkat kecelakaan. Yang terpenting, kata dia, pihaknya ingin mewadahi potensi anak muda di bidang balap agar tersalurkan ketimbang melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan ilegal. "Jadi, untuk titik-titiknya, terserah Pemda DKI. Kalau mereka balapan, sudah dibuat peraturan oleh IMI," tutur Aksa.
Kapolrestro Jakarta Timur (Jaktim) Kombes Muhammad Agung Budijono mengatakan, pihaknya masih berkonsultasi dengan Polda Metro untuk membahas kemungkinan pelegalan balap liar. Dia mengaku belum mengetahui betul perihal wacana tersebut, termasuk calon lokasi balap liar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jaktim. "Coba koordinasikan dengan pusat dulu," ujarnya.
Dia menjelaskan, pertemuan dengan Polda Metro Jaya akan dilakukan pada Senin (17/1). Dalam pertemuan itu, Agung akan bertanya secara detail terkait aturan pelegalan ajang balap liar. "Besok kan saya mungkin bisa bertemu kapolres pusat, jadi apakah wacana itu memang terpakai atau tidak, nanti saya koordinasikan," ujarnya. n c33/c30/c21 ed: erik purnama putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika