JAKARTA — Kunjungan masyarakat dari Jakarta daratan dan sekitarnya ke Kepulauan Seribu terus meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mendorong penyusunan rencana induk pelabuhan untuk memudahkan pengawasan lalu lintas transportasi kapal laut.
Wakil Kepala Dishubtrans DKI Sigit Widjatmoko mengatakan, saat ini institusinya berupaya mengevaluasi secara keseluruhan tentang animo pengunjung yang sangat besar berwisata ke Kepulauan Seribu. Tentu saja untuk moda penyeberangan, menurut dia, perlu ditata dan dibuat standardisasi demi keamanan penumpang.
"Karena dari rencana induk pelabuhan ini ada masalah pola pelayarannya. Ini yang kita dorong dulu gitu lho. Terus, untuk yang melayani kapal angkutannya kita hanya berpatokan setiap kapal yang melayani penumpang harus punya sertifikat," ujar Sigit kepada Republika, Selasa (2/1).
Sigit mengatakan, semakin banyak wisatawan yang datang, hal itu perlu dibarengi dengan upaya membangun berbagai fasilitas penunjang. Dia mengemukakan, pada 2017, Dishubtrans DKI memiliki rencana menjadikan induk Pelabuhan Kali Adem di Muara Angke sebagai dermaga penyeberangan para wisatawan yang ingin mengunjungi Kepulauan Seribu.
Sigit menuturkan, tidak tertutup kemungkinan bakal ada dermaga khusus untuk mengangkut wisatawan. Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi apabila Dermaga Bahtera Jaya di Ancol Timur nantinya dikembangkan untuk dermaga wisata. Dengan begitu, layanan bagi pengunjung yang ingin menyeberangi lautan bisa mendapatkan moda kapal yang terjamin.
"Itu kan harus ada pemisahan antara dermaga untuk distribusi orang dan dermaga distribusi barang yang pada kenyataannya yang sekarang masih menjadi satu. Pengembangan-pengembangan inilah yang kita perlukan saat ini termasuk yang di Kepulauan (Seribu)," kata Sigit.
Pihaknya mengkhawatirkan jumlah cottage atau pulau resor tujuan wisatawan di Kepulauan Seribu yang terus bertambah. Hal itu, bila tidak diawasi, dapat memunculkan masalah lingkungan. Untuk itu, Sigit berharap pembangunan dermaga baru bagi angkutan penyeberangan orang mendesak dilakukan supaya ada jaminan bagi wisatawan yang ingin ke Kepulauan Seribu.
"Penumpang harian mereka rata-rata itu produknya produk barang, baik mereka distribusi barang dari dan menuju Pulau Seribu semuanya dari Kali Adem makanya kami mengembangkan rencana induk Pelabuhan Kali Adem. Misalkan, kami mau dikembangkan ke Bahtera Jaya untuk dermaga wisatanya, ya, kami sangat mengapresiasi. Paling Dishub nanti akan bantu feeder-nya untuk ke sana," ujar Sigit.
Ketua Komisi B DPRD DKI Tubagus Arif mengatakan, sudah saatnya Pemprov DKI mengelola secara mandiri pelabuhan atau dermaga yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Apalagi, saat ini Kepulauan Seribu sudah menjadi kawasan nasional. Menurut dia, pemandangan selama ini terlihat aktivitas di pelabuhan sangat semrawut lantaran berbagai aktivitas bercampur di satu tempat.
"Makanya DKI Jakarta harus sudah mulai menata, memisahkan apa yang kita lihat hari ini karut-marut enggak jelas di mana posisinya. Misalkan dari hasil laut para nelayan kumpul di sana, pedagang kumpul di sana, dan itu pariwisata juga hadir di sana," ujar Tubagus.
Tubagus berharap Dishubtrans DKI diberi wewenang untuk mengelola pelabuhan yang menjadi tempat kapal pengangkut wisatawan. Tentu saja, sambung dia, Dishubtrans DKI harus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan kelayakan kapal, angkutan, dan keamanannya.
Menurut dia, pelabuhan keberangkatan untuk wisatawan ke Kepulauan Seribu sudah seharusnya terpisah dari pelabuhan lainnya. Untuk merealisasikan hal itu, Pemprov DKI perlu juga memikirkan sarana transportasi pendukung sehingga masyarakat tidak kesulitan menjangkau dermaga khusus pariwisata.
"Yang di Ancol Timur tidak digunakan sama sekali. Seharusnya Pemda DKI Jakarta mulai mengaktifkan kembali dermaga di Wisata Pemuda yang ada di Ancol Timur itu untuk pariwisata sehingga kelayakan-kelayakan langsung dikontrol, termasuk juga transportasi darat, busway-nya itu juga harus segera mendukung," katanya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Pemprov DKI sudah saatnya mengelola dermaga sendiri. Pendelegasian kewenangan dari Kemenhub ke provinsi bisa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan terkait keberadaan kapal pengangkut wisatawan. Tubagus tidak ingin ada lagi kasus kapal tidak layak berlayar tetapi tetap beroperasi lantaran longgarnya pengawasan dari pusat.
"Itu lebih bagus karena kita kan bisa kontrol lebih baik. Jangan sampai kejadian seperti kemarin. Pengawasan dari Kemenhub, syahbandarnya itu tidak memantau day to day. Apalagi musim pariwisata liburan, hampir setiap orang datang ke Pulau Seribu seperti itu."
Plt Gubernur DKI Sumarsono mengatakan, ia tak menutup kemungkinan jika kapal yang ingin ke Kepulauan Seribu bersandar di sebuah dermaga keberangkatan tersendiri. Sebab, dermaga biasa seperti di Pulau Pramuka sangat sederhana dan tidak mampu lagi menampung para wisatawan yang jumlahnya terus meningkat.
"Kalau untuk mendukung sebuah kawasan pariwisata, memang pelaporan-pelaporan di Pulau Seribu tidak cukup layak, sebenarnya. Tanpa adanya perbaikan-perbaikan, yang ada di sini saja pelabuhan-pelabuhan, termasuk nanti jangan problem ini air," ujarnya. rep: Noer Qomariah K ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika