BOGOR -- Kontribusi daya beli masyarakat terhadap indeks pembangunan di Kabupaten Bogor merupakan yang paling rendah dibandingkan sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui optimalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
''Daya beli menjadi indikator penting ketika dihubungkan dengan perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut data BPS, Kabupaten Bogor memiliki 658 ribu lebih UMKM, termasuk industri pengolahan berjumlah 82 ribu. Kami sudah melakukan pembinaan 19 ribu lebih untuk UMKM," kata Nurhayanti, Selasa (3/1).
Nurhayanti menegaskan akan memprioritaskan pembinaan dari hulu ke hilir terhadap UMKM. Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, Pemkab Bogor juga sudah membentuk forum UMKM, termasuk di dalamnya industri pengolahan. Hal itu bertujuan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. "Saya tidak akan henti-hentinya meminta bantuan kepada pemerintah pusat juga, khususnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata dia menambahkan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi meminta komitmen Bupati Bogor terkait kebijakan membantu kemajuan UMKM. Menurut Ade, cara menyikapi problematika UMKM sebenarnya cukup sederhana. "Saya minta kebijakan bupati, seluruh PNS diwajibkan pakai produk UMKM. Misalnya seragam linmas, hansip, anggarannya bisa dititip di dinas koperasi dan UMKM," kata Ade, Selasa.
Selain itu, menurut Ade, terkait permodalan yang saat ini menjadi salah satu keluhan pelaku UMKM juga bisa didorong melalui dana pemkab maupun CSR (corporate social responsibility) perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bogor. Permodalan, menurut dia, bisa didorong melalui sinergi dengan Bank Jabar, lalu perusahaan besar seperti Antam, Chevron, hingga Indocement.
Ketiga, Ade meminta tempat pemasaran UMKM yang strategis dan sudah melalui kajian. Ia mencontohkan daerah sekitar GOR Pakansari, Cibinong, dan samping Jembatan Merah, Kota Bogor, yang merupakan aset Kabupaten Bogor. Saat ini, mayoritas perajin UMKM Kabupaten Bogor menempati Pasar Anyar.
"Banyak pengusaha mengajukan pembangunan mal, tetapi harus ada ketegasan bupati melalui komitmen bahwa mal boleh asal di dalamnya ada UMKM. Jangan seperti saat Cibinong City Mall beres, ruko habis tanpa ada UMKM," katanya menambahkan.
Kepala Bidang UMKM Diskoperindag Kabupaten Bogor Abdul Azis mengatakan, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran Rp 15 miliar dari RAPBD 2017 untuk mengakomodasi UMKM. Dana itu meliputi tiga bidang, yakni pelatihan, penataan, dan pemasaran. "Kalau sistem bantuan sudah tidak ada, memang aturan keuangan sudah tidak ada bantuan hibah. Kalau permodalan, lebih ke fasilitas pemasaran, kami membantu promosi," ujarnya.
Azis menambahkan, tahun ini Pemkab Bogor juga sudah memiliki rencana membangun tempat pemasaran yang strategis. Instansinya sudah mengajukan beberapa titik strategis untuk disetujui. "Rencana bangun rest area, kami cari letak strategis. Opsi yang diajukan, jalur protokol Cileungsi, di Puncak, dan wilayah antara Parung-Kemang," katanya.
Pemkab Bogor telah membina 19 ribu lebih UMKM yang terdaftar, sementara lainnya terus bergulir untuk pendataan. Pemkab Bogor saat ini juga mendorong UMKM aktif bersaing melalui sarana digital. rep: santi Sopia ed: Endro Yuwanto
Ikuti Whatsapp Channel Republika