TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, selama 2017 memprioritaskan membangun proyek insfrastruktur bidang kesehatan. Hal ini dilakukan pemkab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga supaya menjadi sehat.
"Saat ini, telah ada sebanyak 10 puskesmas yang telah ditetapkan sebagai badan pelayanan umum," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Senin (9/1).
Ahmed mengatakan, 10 puskesmas tersebut tersebar di Kecamatan Pasar Kemis, Balaraja, Cikupa, Mauk, Rajeg, Curug, Sindang Jaya, Teluknaga dan Kotabumi, serta Kecamatan Sepatan. Pembangunan sarana ataupun prasarana puskemas, lanjut dia, terus ditingkatkan dengan harapan warga mendapatkan pelayanan secara maksimal.
''Selama ini warga harus berobat ke rumah sakit yang lokasinya relatif jauh, tapi belakangan ini mereka dapat berobat atau menjalani rawat inap di puskesmas terdekat,'' ujarnya menjelaskan.
Bahkan, lanjut Ahmed, pemkab juga menambah peralatan pendukung di RSUD Balaraja pada bagian poli tertentu agar pelayanan medis tidak mengalami kendala. Demikian pula, proyek RSUD Pantura di Kecamatan Pakuhaji diperkirakan pertengahan 2017 sudah dapat diresmikan.
Menurut Ahmed, proyek RSUD Pantura itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pelayanan medis bagi warga yang bermukim di kawasan pesisir. ''Hal tersebut karena selama ini warga setempat harus berobat ke rumah sakit di Jakarta Utara. Karena, bila ke Tangerang, melalui perjalanan jauh,'' ujarnya.
Upaya membangun RSUD Pantura itu, sambung Ahmed, adalah aspirasi warga yang disampaikan melalui aparat Kecamatan Pakuhaji, kemudian diteruskan kepada DPRD setempat. Masalah itu terkait banyak warga yang meninggal di perjalanan karena letak rumah sakit relatif jauh, terutama dalam proses persalinan dan pasien mengalami pendarahan.
Sementara, RSUD Kabupaten Tangerang telah meraih akreditasi bintang lima yang merupakan pengakuan pemerintah karena memenuhi standar yang telah ditetapkan.
"Ini merupakan bukti pelayanan petugas kepada pasien yang berobat dan mereka memercayakan kepada manajemen sebagai pengelola," kata Dirut RSUD Kabupaten Tangerang, Desiriana Dinardianti.
Desiriana mengatakan, perolehan bintang lima yang merupakan paripurna itu dari penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sejak 2012 hingga 2016 secara berturut-turut. Dia mengatakan, manfaat langsung dari implementasi standar akreditasi itu agar pengelola RSUD lebih mendengarkan keluhan pasien dan keluarganya. ''Bahkan, pengelola RSUD agar dapat berlapang dada menerima kritik dan saran dari pasien dan tidak lagi sebagai pihak yang selalu benar,'' ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Tangerang secara gencar melakukan sosialisasi terhadap ibu melahirkan untuk menekan tingkat kematian. Kepala Dinkes Pemkab Tangerang Naniek Isnaeni mengatakan, sosialisasi itu dilakukan terhadap pasangan suami istri (pasutri) agar mereka mampu menekan angka kematian saat melahirkan. Data selama 2015, jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 53 orang setiap 1.000 orang, pada 2016 meningkat menjadi 63 orang. ''Hal itu dianggap tinggi,'' ujarnya.
Masalah tersebut terkait DPRD Kabupaten Tangerang yang telah mengesahkan perda tentang kesehatan ibu melahirkan, bayi, dan balita menjelang tutup tahun 2016.
Adanya perda tersebut sebagai payung hukum agar aparat terkait lebih fokus dalam penanganan kesehatan, termasuk ibu melahirkan serta menjaga agar bayi dan balita tetap sehat. ''Bahkan, pengelola rumah sakit pemerintah maupun swasta serta puskesmas harus memberikan pelayanan terbaik terhadap kesehatan warga,'' ucapnya.
Menurut Isnaeni, selama ini pihaknya telah berupaya menekan angka kematian ibu melahirkan dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada ibu hamil. Namun, upaya tersebut dianggap belum efektif karena tidak ada peraturan yang mengikat berupa perda untuk dilaksanakan. Sedangkan, ajakan untuk memeriksa kehamilan hanya dianggap sebagai sukarela, maka tingkat kematian ibu melahirkan menjadi tinggi.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan, salah satu penyebab kematian ibu dan anak saat melahirkan ialah karena kurangnya persediaan darah pada PMI setempat. Masalah tersebut, katanya, pengelola rumah sakit atau klinik bersalin sering tidak mampu mengatasi saat persalinan akibat stok darah yang tidak tersedia.
Soma mengharapkan supaya warga menjadi pelopor donor agar ibu dan anak melahirkan dapat diselamatkan bila mereka membutuhkan darah. Sebelumnya, PMI Kabupaten Tangerang mengharapkan warga yang memiliki golongan darah AB untuk mendonorkannya karena sangat dibutuhkan. antara, ed: Endro Yuwanto
