REPUBLIKA.CO.ID, Taliban Afghanistan menyatakan akan segera melancarkan gelombang serangan baru dan memperingatkan bahwa target serangan tersebut bermacam-macam. Reuters (30/4) melaporkan, Taliban dalam pernyataannya menyebutkan "Serangan akan difokuskan terhadap pusat-pusat militer, tempat-tempat pertemuan, pangkalan udara, konvoi amunisi dan logistik militer asing di seluruh penjuru Afghanistan.
Taliban menyebut operasi barunya itu dengan nama "Operasi Badr" yang juga akan mencakup serangan terhadap para pejabat tinggi Afghanistan termasuk Presiden Hamid Karzai dan menhan, anggota parlemen, walikota, serta pemilik perusahaan lokal yang bekerjasama dengan pihak asing.
Taliban memperingatkan warga Afghanistan untuk menjauh dari tempat-tempat konsentrasi, konvoi dan "pusat-pusat musuh" agar tidak menjadi mangsa serangan. Dalam hal ini panglima pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bahwa pihaknya telah mengupayakan antisipasi kekerasan yang telah dilakukan selama sepekan namun tidak berhasil.
Sebelumnya pada 15 April lalu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, memperingatkan peningkatan kekerasan dan serangan dari milisi Taliban. Para analis menilai pernyataan Clinton itu dalam rangka menjustifikasi perpanjangan kehadiran pasukan asing di Afghanistan.
Berdasarkan jadwal, pasukan Amerika Serikat akan ditarik mundur pada bulan Juli mendatang. Kehadiran 150.000 pasukan asing di Afghanistan ternyata justru tidak membantu mewujudkan keamanan dan stabilitas di negeri itu. Bahkan angka serangan teror dan kekerasan di Afghanistan telah mencapai rekornya pada tahun 2010.
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dalam laporannya beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa dengan penambahan 30.000 personil militer AS ke Afghanistan keamanan di negeri itu tetap rapuh. Dibandingkan pada 2009, Washington telah meningkatkan jumlah pasukannya tiga kali lipat.
Obama telah berjanji memulai penarikan pasukan pada bulan Juli namun kemudian menegaskan bahwa kehadiran pasukan AS akan dipertahankan hingga tahun 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika